kaltimkece.id Besi tua yang nampak berkarat itu teronggok di sudut Samboja pada Mei 1964. Ketika masih berkilau, peralatan mekanis tersebut tak lain adalah bagian dari tangan-tangan Shell yang mengisap minyak bumi. Perusahaan multinasional Belanda-Inggris itu kemudian mengirim minyak mentah dari perut Samboja ke kilang Balikpapan.

Beberapa kilometer dari situ, sebuah waduk rupanya sedang dibangun di Samboja. Danau buatan itu rencananya digunakan untuk mengairi sawah serta melayani keperluan air bersih penduduk.

"Kami tak sempat menanyakan sesuatunya agak lebih jauh tentang waduk itu. Kami hanya beristirahat sebentar di situ," tulis Amirdjaja, jurnalis Harian Rakjat dalam artikel bertajuk Di mana-mana ada pertempuran. Artikel yang terbit pada 9 Juni 1964 tersebut merupakan bagian dari serial liputan berjudul Berita dari Kalimantan Timur.

Amirdjaja selanjutnya menulis, "Kota kecil ini nantinya menjadi ibu kota kabupaten. Tetapi hingga kini, kabupatennya belum direalisasi."

Samboja, kini kecamatan di Kutai Kartanegara, hanya berjarak sekitar 57 kilometer dari Balikpapan. Namun demikian, keadaan kedua daerah itu bak langit dan dasar sumur minyak. Samboja pada dekade 1960 begitu sepi dan terkesan seperti wilayah tertinggal.

Padahal, Samboja-lah, bersama sejumlah wilayah di pesisir Delta Mahakam, yang menghidupi kilang-kilang Balikpapan sejak zaman Belanda. Keramaian di Samboja pada saat itu praktis hanya berpusat di Kuala Samboja, sebuah desa yang agak jauh dari ladang minyak.

Kesempatan Samboja memecah kesunyian itu tiba pada seperempat akhir Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno. Sejak pembuka dekade 1960, pemekaran Kabupaten Kutai yang sangat luas itu tengah dibicarakan. Tiga kabupaten hendak dibentuk dan salah satunya beribu kota di Samboja.

Memang, sejumlah pemekaran sudah berhasil di tanah Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda adalah sebagian contohnya. Daerah-daerah otonom gencar didirikan pada masa Bung Karno.

Adapun pembicaraan pemekaran Kabupaten Kutai, dimulai sejak 1960 dan mencapai puncaknya pada 20-24 Februari 1965. Waktu itu, Musyawarah Pemerintah Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur yang kedua sedang berlangsung.

Satu dari antara keputusan musyawarah adalah mendesak Jakarta segera memecah Kabupaten Kutai. Musyawarah juga mengusulkan agar Kutai dijadikan tiga kabupaten di samping pengajuan Kabupaten Bulungan dipecah menjadi dua kabupaten. Keputusan ini sebenarnya juga sudah disepakati di DPRD-GR Kaltim. (Depdagri Kaltim. 1965, hlm 2).

Dukungan Pangdam dan Kisah Letkol Toni

Brigadir Jenderal Suhario Padmodiwiryo atau Hario Kecik adalah panglima Komando Daerah Militer Mulawarman yang dikenal sarat kontroversi. Perwira tinggi yang juga pengikut setia Bung Karno itu merupakan pendukung utama pemekaran daerah.

Wujud dukungan tersebut nampak ketika Hario membentuk Perwira Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat (Puterpra). Tugas badan ini adalah menyiapkan pembentukan Kabupaten Kutai Pantai, nama kabupaten yang rencananya berpusat di Samboja (Dinas Sejarah Militer Kodam IX Mulawarman, 1974, hlm 52).

Adalah Letnal Kolonel Toni Soekartono, biasa dipanggil Toni Kartono, kemudian diangkat sebagai koordinator Puterpra sekitar Mei 1964 (Amirdjaja, 9 Juni 1964). Letkol Toni bukan wajah baru di wilayah itu. Ia pernah bertugas di Samboja saat masih berpangkat mayor. Jabatannya adalah komandan Batalyon Pendidikan Infanteri (Dan Dodikif) XVI di Samboja menggantikan Kapten Philip Dhete.

Batalyon yang dibentuk pada 1 Juni 1960 ini mendidik 122 calon perwira Wajib Militer Darurat atau Wamilda dari Berau, Bulungan, dan Tarakan. Dodikif XVI menempati perumahan bekas Rumah Sakit BPM dengan tambahan beberapa barak sebagai rumah pelajar (Dinas Sejarah Militer Kodam IX Mulawarman, 1974, hlm 37).

Letkol Toni yang ditugasi menyiapkan Kabupaten Kutai Pantai itu berasal dari Jawa Timur. Semasa revolusi, ia adalah anggota Tentara Rakyat Indonesia Pelajar (TRIP). Setelah Konferensi Meja Bundar pada 1949, Toni menjadi kepala staf teritorial Divisi I/Djawa Timur, kini Kodam V/Brawijaya, sebelum bertugas di Kodam Mulawarman (Dumadi, 1989, hlm 268). Jabatan terakhirnya adalah Komandan Kodim 0905/Balikpapan.

Pembentukan Kutai Pantai yang didukung Brigjen Hario melalui Letkol Toni barangkali terwujud seandainya tidak ada pergantian rezim. Pada 1965, ketika kekuasaan Presiden Sukarno terus melemah, Hario Kecik digantikan Brigjen Soemitro Sastrodihardjo sebagai pangdam.

Alih-alih melanjutkan dukungan, Brigjen Sumitro malahan memberhentikan Letkol Toni dari dinas militer. Pada perayaan Hari Buruh 1965 di Balikpapan, Pangdam Soemitro menganggap Toni melakukan perbuatan tak terpuji. (Hadimadja, 1994, hlm 17-19).

Pembentukan Kutai Pantai makin tenggelam setelah peristiwa G30S. Koordinator Puterpra bentukan Hario Kecik dihapus Brigjen Mung Parhadimulyo yang menjabat sebagai Pangdam Mulawarman setelah Brigjen Soemitro ditarik ke Jakarta pada November 1965.

Sementara itu, Letkol Toni selaku Koordinator Putepra di Samboja harus menerima kenyataan pahit. Ia ditahan sehubungan dengan penumpasan G30S.

Rencana pemekaran Kabupaten Kutai benar-benar ditelah bumi pada pemerintahan sentralistik Orde Baru. Hanya Bontang, sebelumnya kecamatan di Daerah Tingkat II Kutai, yang terbentuk pada 1989 walaupun hanya berstatus kota administratif.

Wacana pemekaran Kabupaten Kutai baru benar-benar terlaksana setelah masa Reformasi. Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan belakangan lagi Mahakam Ulu. Adapun Kabupaten Kutai Pantai yang dahulu pernah dibicarakan, tetap muncul kembali walaupun dengan wujud yang agak berbeda; Kutai Pesisir. (*)

 Senarai Kepustakaan

Amirdjaja. Berita Dari Kalimantan Timur: Di-mana2 ada pertempuran. Harian Rakjat, 9 Juni 1964.

Depdagri Kaltim. 1965. Hasil2 Musjawarah Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke II Tahun 1965. Samarinda: Panitia Penyelenggara Musyawarah Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke-II.

Dinas Sejarah Militer Kodam IX Mulawarman. 1974. Satwika Canta. Balikpapan: Dinas Sejarah Militer Kodam IX Mulawarman.

Dumadi, Sagimun Mulus. 1989. Mas TRIP: Dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembangunan. Jakarta: Bina Aksara.

Hadimadja, Ramadhan Karta. 1994. Soemitro (Mantan Pangkopkamtib): Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Magenda, Burhan Djabir. 1991. East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Ithaca: Cornell University Press.