kaltimkece.id Lebih kurang tujuh ribu pekerja konstruksi terlibat dalam proyek IKN Nusantara. Dari jumlah itu, 30 persen pekerja merupakan masyarakat lokal Kaltim. Sisanya, sebanyak 70 persen, adalah pekerja dari luar daerah. Pemerintah menargetkan, sembilan ribu pekerja lagi didatangkan secara bertahap ke proyek IKN Nusantara.

“Mereka secara bertahap menginap atau mendapatkan akomodasi di hunian pekerja konstruksi,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, dalam video yang diunggah dari laman Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada April 2023. 

Kepada kaltimkece.id, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN, Alimuddin membenarkan hal tersebut. Menurut data pada April 2023, ada empat ribu pekerja dari luar daerah dan dua ribu pekerja konstruksi lokal Kaltim. Seiring waktu, jelasnya, jumlah itu bisa berkurang maupun bertambah. 

“Karena kontrak mereka (pekerja) beragam. Ada yang (kontrak kerja) tiga bulan, ada yang enam bulan. Jadi silih berganti keluar-masuk,” terang Alimuddin melalui saluran telepon, Sabtu, 27 Mei 2023. Sesuai rencana, sambung dia, 16 ribu pekerja konstruksi masuk pada Juli 2023. Para pekerja akan membangun gedung aparatur sipil negara yang direncanakan beroperasi di IKN pada 2024. 

Potensi Penyebaran Infeksi Menular Seksual

Rencana kedatangan belasan ribu pekerja, termasuk tujuh ribu orang yang sudah bekerja, di proyek pembangunan IKN Nusantara memunculkan kekhawatiran. Akademikus dari Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman, dr Swandari Paramita menilai, kehadiran pekerja sudah menimbulkan masalah sosial baru. Para pekerja disebut memiliki kebutuhan seksual yang harus disalurkan. Ia khawatir penyakit infeksi menular seksual atau IMS bisa merebak.

“Sudah mulai muncul tempat untuk pekerja seks komersial. Berdasarkan laporan dari teman-teman, mereka membuka lapak di dekat lokasi IKN,” kata Swandari, Senin, 22 Mei 2023. 

Beragam jenis IMS bisa menyebar dari lokasi tersebut. Herpes, human papillomavirus (HPV), dan sifilis adalah contohnya. dr Swandari mengingatkan pula bahaya lain yaitu HIV-AIDS. Ia mendesak pemerintah memerhatikan kesehatan para pekerja. Potensi dari penyebaran IMS sudah terlihat. 

Menurut catatan Dinas Kesehatan Kaltim per 1 Mei 2023, dua kasus baru HIV dan satu kasus kematian baru HIV-AIDS ditemukan di Penajam Paser Utara. Sementara di Paser sebagai kabupaten tetangga, ditemukan 11 kasus baru HIV dan 27 kasus kematian baru HIV-AIDS. Balikpapan yang merupakan gerbang masuk Kaltim, ditemukan 103 kasus HIV baru dan 21 kasus kematian baru HIV-AIDS pada tahun ini. 

dr Swandari mengatakan, pencegahan IMS maupun HIV-AIDS bukanlah perkara mudah. Ia mencontohkan, apabila seseorang terkena malaria, semua orang mau diperiksa. Berbeda ketika berbicara IMS. Petugas kesehatan tidak bisa memeriksa secara paksa karena ada aturan pemerintah. 

Aturan itu yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68/MEN/IV2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Pemeriksaan HIV-AIDS tidak bisa dilakukan semena-mena. Pada pasal 5 ayat 1, pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja atau kewajiban pemeriksaan rutin. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kaltim, Asmuran Gautama, mengatakan upaya pencegahan bisa melalui intervensi program HIV-AIDS di tempat kerja. Caranya, melalui integrasi program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. 

“Dalam jangka pendek, minimal ada sosialisasi kepada tenaga kerja yang didatangkan ke IKN dan masyarakat sekitar,” saran Asmuran melalui pesan tertulis, Senin, 29 Mei 2023. 

Ia mengatakan, informasi itu akan memberikan pemahaman kepada pekerja akan bahaya dan risikonya. Setiap orang pun dapat memitigasi secara mandiri. “Mumpung di sana (IKN) masih tahap awal yang baru berdatangan, edukasi dan informasi bisa diberikan termasuk pemeriksaan pekerja,” kata dia. ”Tapi ingat, tidak boleh ada pemaksaan dan harus menjaga privasi dan kerahasiaan.”

Potensi serta ancaman penularan HIV-AIDS di proyek IKN disebut bukan pepesan kosong. Sebagian besar proyek IKN pekerja harus meninggalkan keluarga. Menurutnya, kondisi ini saling berhubungan dengan tingginya kasus positif HIV-AIDS yang mendera ibu rumah tangga di Kaltim. Ia mengingatkan, pemantauan edukasi serta sosialisasi tidak hanya bagi kalangan pekerja. Masyarakat sekitar termasuk kabupaten penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda harus menerima sosialisasi serupa.

Tanggapan Otorita IKN

Alimuddin dari Otorita IKN mengatakan, tengah meminta perusahaan konstruksi memastikan kesehatan para pekerja. Otorita IKN berencana membuat database kesehatan para pekerja. 

“Tentu tidak ada pemaksaan. Perusahaan yang mau menarik pekerja dari luar daerah harus membawa pekerja yang sehat. Intinya, ngapain datang bekerja kalau tidak sehat,” tegasnya.

Kementerian Kesehatan serta instansi terkait disebut telah turun ke lapangan. Otorita IKN juga sedang menjajaki kerja sama dengan Universitas Indonesia. Bersama perguruan tinggi lokal, UI dilibatkan dalam program pemberdayaan dan edukasi kesehatan dalam waktu dekat.

“Tentu kami tidak ingin ada penyakit menular di kalangan pekerja karena dapat menghambat pembangunan,” ujar Alimuddin. “Kemarin saya juga menerima informasi, ada narkoba masuk dan sebagainya. Nah, kawan-kawan ini harus segera memutus mata rantainya,” tutup Alimudin. (*)