kaltimkece.id Langit sedang mendung ketika rombongan Presiden Joko Widodo tiba di Ibu Kota Negara Nusantara. Kamis, 23 Februari 2023, kepala negara menengok progres pembangunan bakal pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Presiden Joko Widodo pun untuk kali kedua bermalam di lokasi IKN. Katanya, inspeksi ini bertujuan memastikan progres pembangunan tower apartemen aparatur negara, hunian bagi para menteri, hingga istana presiden.

“Ada 36 rumah menteri yang akan dibangun. Progresnya baru 15 persen. Targetnya, Juni 2024 selesai karena ada rencana upacara 17 Agustus 2024 di ibu kota Nusantara,” kata Jokowi kepada sejumlah pewarta. Ia menambahkan, proyek ini memperkerjakan 7.800 orang. Sebanyak 34 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal. “Saya akan tambah terus setiap hari,” imbuhnya.

Menteri Suharso Monoarfa menjelaskan  pembangunan tower yang bakal menjadi hunian ASN di akun Instagram-nya. Ada 211 apartemendengan kapasitas ruangan  11.619 unit. Semua apartemen digunakan untuk 16.990 personel yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri pada 2024.

Suharso mengatakan, selain  hunian, ASN dan personel TNI-Polri yang pindah ke IKN mendapat tunjangan kemahalan. Tunjangan diberikan dengan asumsi tambahan gaji karena menyesuaikan lokasi kerja. Para ASD di IKN juga mendapat fasilitas yang fleksibel. Contohnya, uang harian selama proses pemindahan, biaya packing dan angkutan barang, biaya transportasi, biaya tunggu, maupun biaya penginapan selama transit di Balikpapan.

“Bukan hanya ASN, pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga,” tulis Suharso.

Pemerintah tengah merumuskan skenario pemindahan aparatur negara ke IKN Nusantara. Perumusan tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Menurut Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, aparatur negara dipindah ke IKN secara bertahap. Dimulai dari 16.990 orang pada 2024 yang terdiri dari 11.274 ASN dari 35 kementerian atau lembaga tinggi negara, dan 5.716 personel TNI-Polri.

Menteri Anas memerinci, apartemen aparatur negara dibangun dengan konsep ramah lingkungan. Lokasinya masuk lingkar satu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Persisnya, dekat Istana Negara. Fasilitas-fasilitas pendukung permukiman saat ini tengah dibangun. Fasilitas tersebut terdiri dari arena olahraga, lahan hijau, hingga danau. Ada pula fasilitas sekolah mulai TK, SD, dan rumah sakit bertaraf internasional.

“Ini akan menjadi tawaran menarik bagi ASN yang menginginkan tinggal di lingkungan yang sehat,” kata Menteri Anas dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Novotel, Balikpapan, Jumat, 24 Februari 2023.

Dalam rancangan utama IKN, sambung dia, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. Desain IKN menyesuaikan kondisi alam Kaltim. Lebih dari 75 persen di kawasan inti IKN Nusantara berupa kawasan hijau. Seluruh fasilitas umumnya dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif. Semua penduduknya dapat mengakses ruang terbuka hijau dan ruang rekreasi dengan cepat.

Menteri Anas mengklaim, sudah banyak ASN muda yang berminat pindah ke IKN. Suasana IKN yang digadang-gadang menjadi kota hijau dinilai dapat mendukung pekerjaan mereka. “IKN Nusantara akan menjadi tempat orang yang ingin kemewahan hijau dan oksigen yang cukup,” ujarnya.

Kembali ke Sepaku, Presiden Jokowi menambahkan,  pusat latihan segera dibangun di IKN Nusantara. Pusat tersebut berisi delapan lapangan sepak bola untuk latihan Timnas Indonesia. Ditarget rampung dalam satu tahun, anggaran pembangunannya dipastikan bukan dari APBN. “Pembangunan lapangan ini dibiayai oleh FIFA. Ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap IKN ada,” sebutnya.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, memberikan pendapat. Menurut pria yang akrab dipanggil Castro ini, tak ada yang salah dari pemberian fasilitas kepada aparatur negara yang hendak pindah tugas. Itu sudah menjadi konsekuensi pemindahan aparatur negara. “Kalau enggak, ya, enggak bakal ada yang mau pindah,” singkatnya. (*)