kaltimkece.id Pertanian adalah Penopang kehidupan. Memperjuangkan petani juga jadi kunci untuk tetap merawat kualitas hidup manusia. Begitulah yang jadi angan-angan besar Ekti Imanuel selama menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Ekti Imanuel yang saat ini berada di Karang Paci, sebutan kawasan Gedung DPRD Provinsi, berada pada Komisi 3. Ekti mengakui jika bidang kerjanya tidak langsung bersinggungan dengan petani. Komisi 3 DPRD Kaltim sendiri membidangi Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, serta Penelitian dan Pengembangan Daerah. Namun baginya, kepentingan petani di Kutai Barat tetap harus jadi perhatian. Tiap kali menjalankan masa reses, dan bertemu konstituen, persoalan pertanian selalu muncul.
“Mayoritas warga Kubar adalah petani, jadi prioritas perjuangan kita adalah bidang pertanian,” ujar Ekti Imanuel saat penyerahan secara simbolis bantuan pupuk hayati cair kepada kelompok tani di tiga kecamatan pada Senin, 20 September 2021.
Bantuan pupuk cair sebanyak 174.790 liter, untuk 544 kelompok tani yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Bantuan itu bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kutai Barat. Bantuan pupuk cair ini merupakan pokok-pokok pikiran atau Pokir Ekti Imanuel sebagai Anggota DPRD Kaltim.
Ekti mengaku fokusnya pada bidang pertanian sebagian telah terealisasi. Ia merencanakan kegiatan pembukaan jalan usaha tani pada 50 kampung selama 2021. “Namun hal ini masih terkendala regulasi yang ada, sehingga belum bisa terlaksana semua,” katanya saat sesi dialog di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Long Iram.
Ekti yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim itu menegaskan, akan mengupayakan setiap tahun anggaran akan ada kegiatan pembukaan jalan usaha tani. Nantinya, pada 190 kampung di Kutai Barat akan mendapat porsi kegiatan yang nilai anggarannya tergolong tak lebih Rp 200 juta dan masuk dalam skema penunjukan langsung (PL). “Sampai tahun 2024, kita harap semua kampung di Kubar mendapat (bantuan kegiatan peningkatan jalan usaha tani),” katanya.
Dalam berbagai kesempatan, Ekti Imanuel menyebut rencana tersebut dapat membantu pembangunan, khususnya bagi pemerintah kampung. Jadi, bagi Kepala Kampung atau yang di Kutai Barat disebut Petinggi, dana kampung bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain.
“Memang saya sebagai anggota dewan tidak bisa berbuat banyak karena ada batasan. Tapi saya berjuang semampu yang saya bisa, dan inilah (pembukaan jalan usaha tani) salah satunya,” ungkap pria yang juga Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kutai Barat itu.
SINERGI DENGAN KEBIJAKAN BUPATI
Ekti menyadari, jangkauan bantuan yang bisa diusahakannya melalui DPRD Provinsi, tidak bisa melayani semua persoalan. Karena itulah, ia akan selalu berusaha bersinergi dengan program yang disusun Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat.
Saat pertemuan di Kecamatan Muara Pahu pada April 2021 lalu, Ekti Imanuel menyinggung tekad Bupati Kutai Barat, FX Yapan yang akan memberi perhatian lebih pada wilayah tersebut. Khususnya, terkait kualitas akses utama dari dan menuju Muara Pahu yang kondisinya memprihatinkan.
Pada tahun 2021, telah direncanakan anggaran senilai Rp 13 miliar untuk meningkatkan kualitas jalan dimaksud. “Pesan Bupati, di periode kedua ini akan lebih memperhatikan Muara Pahu. Saya di DPRD Provinsi juga akan memperjuangkan anggaran untuk Muara Pahu,” ujarnya.
Selain Muara Pahu, aspirasi di Kecamatan Penyinggahan juga mengedepankan keperluan peningkatan kualitas jalan. Hal yang sama juga disuarakan oleh masyarakat kecamatan lainnya di Kubar. Terkait infrastruktur jalan, banyak di antaranya menginginkan pembukaan jalan usaha tani.
“Kita upayakan pada 2024, semua kampung ada kegiatan dari Pokir saya. Ketepatan Komisi 3 juga membidangi jalan dan infrastruktur lainnya,” tegas Ekti. (*)
Editor: RJ Palupi