kaltimkece.id Menuju status desa mandiri di Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan klasik. Di antaranya infrastruktur dasar yang belum di bangun secara merata. Kendati kondisi demikian, semangat pembangunan di wilayah desa terus didorong.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa infrastruktur menjadi faktor penentu dalam percepatan status desa.

"Kalau kita lihat data sejak 2024, desa-desa yang masih berstatus berkembang dan maju itu rata-rata terkendala infrastruktur. Jalan antar desa masih berupa tanah atau batu," kata Arianto saat ditemui kaltimkece.id belum lama ini.

Desa yang berada di dekat pusat kota, kata Arianto, cenderung lebih cepat berkembang karena dukungan infrastruktur yang sudah tersedia. Namun, kondisi berbeda terjadi di desa-desa terpencil. Beberapa bahkan masih bergantung pada bangunan seadanya untuk pelayanan dasar, seperti Posyandu atau kantor desa.

"Naik kelas menjadi desa mandiri itu butuh proses panjang dan biaya besar," ujar Arianto.

Upaya pembangunan tersebut ini tak bisa dibebankan hanya kepada DPMD, tapi perlu sinergi lintas sektor.

"Dinas PU membangun jalan, Dinas Kesehatan membangun puskesmas, Dinas Pendidikan membangun sekolah. Semuanya harus bergerak bersamaan," rinci Arianto.

Meski menghadapi tantangan besar, DPMD Kukar tetap optimistis. Dengan pendampingan dan prioritas pembangunan yang konsisten, desa-desa yang kini berkembang dan maju diyakini bisa naik status dalam beberapa tahun ke depan.

"Desa mandiri itu bukan mimpi. Tapi kalau hanya dibebankan ke desa atau kabupaten, akan terlalu berat. Harus ada gotong royong anggaran dan perhatian dari pusat maupun provinsi," tutup Arianto.(*adv/dpmdkukar)