kaltimkece.id Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara untuk terus menggerakkan roda pembangunan desa. Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci agar manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat desa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengakui bahwa keterbatasan anggaran merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

"Anggaran memang terbatas. Kami harus bijak dalam mengalokasikannya agar dampaknya terasa di seluruh desa. Banyak desa yang menginginkan proyek besar, tapi realitanya kami harus pilih mana yang paling prioritas," ucap Arianto kepada kaltimkece.id.

Demi memastikan program yang tepat sasaran, DPMD Kukar aktif melakukan survei dan pemetaan kebutuhan di tiap-tiap desa. Pendekatan ini penting agar setiap desa mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan spesifik, apakah itu infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau bantuan sosial.

"Kami harus melihat kondisi desa. Ada yang butuh infrastruktur, ada yang butuh program ekonomi, ada pula yang butuh bantuan sosial. Semua saling terkait," urai Arianto.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, DPMD Kukar juga menggencarkan kolaborasi lintas sektor. Koordinasi intensif dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain, pemerintah kabupaten, hingga pihak swasta dan masyarakat.

"Semua sektor harus bergotong royong. Kalau kami fokus pada pemberdayaan masyarakat, Dinas PU harus fokus bangun jalan, Dinas Kesehatan harus bangun puskesmas. Semua harus mendukung," tutur Arianto.(*adv/dpmdkukar)