kaltimkece.id Renovasi ratusan rumah di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, bakal bernasib sama seperti jembatan kayu. Proyek milik pemerintah itu juga terancam molor dari masa tenggat yang ditentukan. Wakil rakyat mendesak pemerintah segera mencarikan solusi.
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyebut, ada 197 rumah di Selambai yang direnovasi. Dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang kelar. Oleh karena itulah, ia pesimistis, kegiatan bedah rumah dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu bisa selesai tepat waktu. Proyek tersebut ditarget rampung pada akhir Desember 2021.
“Harus ada solusi dari pihak terkait. Kasihan rumah warga karena hampir semuanya sudah dibongkar,” seru Faisal saat meninjau lokasi bedah rumah bersama Pemkot Bontang, Selasa, 23 November 2021.
Melalui Koordinator Kota 03 Bontang Program Kotaku, Gery Sutanto, memberikan penjelasan. Masalah utama yang menghambat pengerjaan bedah rumah tersebut adalah pengadaan material. Tidak semua toko mau melayani sistem tagihan alias invoice.
Meski demikian, Gery yakin, proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Mengingat, tahun ini masih menyisakan satu bulan lebih. Untuk mencapai misi tersebut, timnya bakal meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang menambah jumlah toko penyedia material.
“Kami optimistis rampung karena ini sifatnya swakelola. Pengerjaan fisiknya masih bisa lewat dari tenggat waktu. Yang penting penyerapan dananya bisa selesai Desember,” sebutnya.
Ada sejumlah pekerjaan dari program Kotaku di Selambai pada tahun ini. Selain bedah rumah, ada pembangunan jembatan kayu serta sanitasi lingkungan dan penyediaan air minum. Proyek pembangunan jembatan tersebut dipastikan molor dari batas waktu yakni akhir November 2021. Masalahnya, sepekan sebelum November berakhir, progres proyek tersebut baru mencapai 31 persen.
Selain di Selambai, Kotaku juga menyentuh Kelurahan Bontang Kuala dan Pantai Harapan di Kelurahan Berbas Pantai. Ke depan, Pemkot Bontang mengajukan kawasan yang lain ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan program tersebut. Dengan demikian, masalah kawasan kumuh bisa tuntas. (*)
Editor: Surya Aditya