kaltimkece.id Pemkot Bontang berencana memangkas jumlah tenaga kontrak daerah (TKD) atau tenaga honorer. Alasannya untuk menghemat keuangan daerah yang mulai surut. Rencana ini dinilai wakil rakyat tidak masuk akal dan hanya akan menambah persoalan.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mendesak pemkot membatalkan rencana tersebut. Masalahnya, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 masih terjadi. Andi Faizal menganjurkan, Pemkot Bontang sebaiknya tidak menambah tenaga honorer, bukan mengurangi yang sudah ada.
“Kasihan kalau dipangkas. Terlalu sensitif. Tidak mutlak juga harus dilakukan saat ini,” ujar Andi Faizal, Rabu, 24 November 2021.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, pemangkasan tenaga honorer akan meningkatkan angka pengangguran di Kota Taman. Sebagai solusi, Agus Haris meminta pemkot mencoret anggaran yang kurang prioritas agar keuangan daerah tetap stabil. “Pemkot seharusnya membina, bukan melakukan pembiaran,” serunya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati, mengabarkan akan ada evaluasi kinerja tenaga honorer pada 2022. Rencana ini untuk menghemat keuangan daerah setelah dana transfer dari pemerintah pusat sebanyak Rp 149 miliar berkurang. Pemkot Bontang disebut hanya ingin memberdayakan tenaga honorer sesuai kebutuhan kerja. Pegawai yang tak memenuhi standar akan dirumahkan.
Pemkot Bontang juga bakal menyesuaikan jumlah pegawai dengan beban kerja. Satuan kerja perangkat daerah yang jumlah pegawainya berlebih, akan dipindah ke SKPD yang pegawainya kurang. (*)
Editor: Surya Aditya