kaltimkece.id Pengelolaan aset pendidikan menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama sejumlah pihak terkait pada Senin, 19 mei 2025. Fokus utama rapat adalah lahan seluas 12 hektare milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Samarinda Seberang yang selama ini diperuntukkan bagi SMA 10 Samarinda.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengatakan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset tersebut harus menjadi prioritas. Menurutnya, aset tersebut bukan hanya bernilai strategis secara lokasi, tetapi juga sangat penting untuk menjamin akses pendidikan masyarakat di kawasan Samarinda Seberang dan sekitarnya.

"Kita tidak boleh membiarkan aset pendidikan provinsi terbengkalai atau bahkan disalahgunakan. Aset seluas 12 hektare ini adalah hak masyarakat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk SMA Negeri 10 Samarinda," ungkap Hamas--Hasanuddin Mas'ud dalam forum tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan SMA Negeri 10 di lokasi asal sangat dinantikan masyarakat. Terutama karena keterbatasan sekolah negeri di wilayah Loa Janan Ilir, Palaran, dan sekitarnya. Selain itu, Hamas meminta agar proses pemindahan kembali sekolah segera dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa pemprov memiliki perhatian khusus terhadap aset-aset milik daerah. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan langkah-langkah penertiban aset agar pemanfaatannya tepat sasaran dan tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

"Kami tentu mendukung pengembalian SMA Negeri 10 ke lokasi asalnya di Samarinda Seberang. Ini sesuai arahan hukum dan juga kebutuhan masyarakat," ujar Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov juga tengah menyusun rencana pengembangan lokasi tersebut sebagai bagian dari pendidikan unggulan. Salah satu gagasan yang tengah dikaji adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi pengembangan SMA Negeri Taruna Borneo, yang mengusung konsep pendidikan berbasis kedisiplinan dan kepemimpinan.

Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk mengawal proses ini secara tuntas. Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, menyebut bahwa seluruh pihak sepakat untuk menjadikan pemanfaatan aset pendidikan sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda.

"Kami ingin memastikan bahwa aset provinsi digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam mendukung sektor pendidikan. SMA 10 adalah bagian dari sejarah dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah tersebut," kata Darlis.(*adv/dprdkaltim)