kaltimkece.id Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengatakan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini disampaikan Hasanuddin usai mengikuti pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Pendopo Odah Etam, Samarinda.

Menurut Hasanuddin, karakteristik wilayah 3T yang jauh berbeda dengan daerah perkotaan memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Infrastruktur yang terbatas, akses layanan kesehatan dan hukum yang sulit, hingga perbedaan budaya menjadi tantangan tersendiri yang harus dipahami pemerintah dalam merancang kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

"Wilayah 3T jelas berbeda dibanding daerah perkotaan. Infrastruktur masih terbatas, akses layanan juga jauh lebih sulit. Belum lagi tantangan dari segi budaya dan sumber daya manusia. Karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus memiliki pendekatan yang berbeda dan perlakuan khusus," ucap Hamas--sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.

Ia pun mengapresiasi komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPPA, yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung program perlindungan di daerah 3T.

"Menteri PPPA sudah memastikan adanya dana khusus untuk wilayah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang harus dipastikan agar tepat sasaran dan bermanfaat nyata," tambah Hamas.

Hamas mengungkapkan bahwa di Kaltim terdapat tujuh kabupaten yang telah dipersiapkan untuk menerima dana tersebut. Meski belum merinci secara detail, ia memastikan semua wilayah tersebut masuk kategori sulit dijangkau dan memiliki tantangan besar dalam akses infrastruktur dan pelayanan dasar.

Sebagai Ketua DPRD Kaltim, Hamas berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana. Agar tidak hanya berhenti di tingkat pusat, melainkan benar-benar sampai ke akar rumput.

"DPRD Kaltim siap mendorong agar program ini berjalan efektif. Terutama dalam pencegahan kekerasan dan peningkatan akses layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan dan anak," ujar Hamas.

Tak kalah penting, Hamas juga menekankan peran aktif organisasi kemasyarakatan dan komunitas lokal sebagai ujung tombak dalam memperkuat perlindungan di daerah. Menurutnya, ormas memiliki jaringan yang kuat sampai ke desa-desa dan mengetahui kondisi masyarakat dengan baik.

"Organisasi kemasyarakatan bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan program perlindungan perempuan dan anak sampai ke masyarakat di wilayah 3T," tutup Hamas.

Di harapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Agar perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah 3T semakin optimal dan berdampak nyata bagi kualitas hidup mereka.(*adv/dprdkaltim)