kaltimkece.id Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis "Gratispol" yang digagas pemerintah provinsi. Ia mengingatkan bahwa program ini harus dijalankan dengan prinsip objektivitas dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat politik oleh pihak manapun.

Nurhadi menegaskan bahwa meskipun banyak anggota dewan menyampaikan dukungan terhadap program tersebut, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya sebagai alat kampanye atau komoditas politik untuk meraih dukungan.

"Program pendidikan gratis adalah hak masyarakat, bukan bahan politik. Kita harus pastikan program ini tidak disalahgunakan," ujar Nurhadi saat ditemui di DPRD Kaltim.

Nurhadi juga mengkritisi komunikasi yang selama ini terjadi antara lembaga legislatif dan eksekutif yang dinilai kurang optimal, terutama terkait rincian teknis pelaksanaan Gratispol. Ia menyampaikan bahwa hingga kini masyarakat masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Terutama mengenai siapa yang benar-benar berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

"Masih banyak kebingungan di masyarakat, apakah program ini diperuntukkan bagi semua mahasiswa di Kaltim atau hanya untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu? Hal ini harus segera dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru," ungkap Nurhadi.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam kriteria penerima manfaat, serta mekanisme pendaftaran yang jelas dan mudah diakses oleh publik. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan informasi yang komprehensif agar masyarakat dapat memahami secara utuh manfaat dan prosedur program ini.

"Jika program ini disamakan dengan beasiswa, maka harus ada kriteria seleksi yang jelas. Namun, jika benar-benar kuliah gratis untuk semua, maka harus ditegaskan tanpa syarat. Kejelasan ini penting agar masyarakat tidak salah paham," jelasnya.

Nurhadi juga menyerukan agar DPRD Kaltim dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan dan pengawasan pelaksanaan program. Agar fungsi kontrol dan representasi masyarakat dapat berjalan maksimal.

"Kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat," pungkas Nurhadi.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Nurhadi berharap program Gratispol dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi di Kaltim. Serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim.(*adv/dprdkaltim)