kaltimkece.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-17 di Ruang Rapat Utama Gedung B DPRD Kaltim, Rabu, 11 Juni 2025. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana. Hadir pula Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menekankan pentingnya pembahasan RPJMD secara menyeluruh dan terstruktur. Mengingat dokumen tersebut merupakan arah dan acuan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

"Ranperda ini merupakan wujud proses kebijakan pembangunan daerah yang harus dikaji secara mendalam. Dokumen ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kalimantan Timur demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ekti.

Sebagai bentuk keseriusan DPRD Kaltim dalam menindaklanjuti pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029, rapat kemudian diskors selama 10 menit. Untuk menetapkan komposisi panitia hhusus (Pansus) yang akan membahas ranperda tersebut.

Setelah masa skorsing, rapat kembali dilanjutkan dengan pengumuman hasil penetapan Pansus. Dalam hasil keputusan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya'diah ditunjuk sebagai Ketua Pansus dan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo sebagai Wakil Ketua Pansus. Keduanya diharapkan mampu memimpin proses pembahasan dengan memperhatikan berbagai masukan dari fraksi-fraksi, serta stakeholder terkait.

RPJMD Kaltim Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan strategis pembangunan di tengah dinamika transisi pemerintahan dan arah pembangunan nasional. Karena itu, Ekti menegaskan pentingnya peran aktif seluruh anggota Pansus dalam menyusun dokumen tersebut secara partisipatif, inklusif, dan berdasarkan data yang valid serta aspirasi masyarakat.

"Pembangunan Kalimantan Timur ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas dokumen RPJMD ini. Kita harus menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat," urai anggota fraksi Gerindra itu.

Rapat Paripurna Ke-17 ini menjadi salah satu titik awal penting dalam proses penyusunan kebijakan strategis daerah pasca berakhirnya masa jabatan kepala daerah saat ini. Dengan telah terbentuknya Pansus, DPRD Kaltim optimis bahwa pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029 akan berjalan secara efektif dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.(*adv/dprdkaltim)