kaltimkece.id Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan bahwa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial merupakan prioritas utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan dalam Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, pada Ahad, 11 Mei 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono; Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus; unsur Forkopimda; serta para pimpinan ormas se-Kaltim.

Gubernur Rudy menyampaikan bahwa posisi Kaltim sebagai lokasi strategis IKN menempatkan provinsi ini dalam sorotan nasional bahkan internasional. Dengan status tersebut, Kaltim memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif.

"Kita menyadari bahwa Kalimantan Timur kini menjadi sorotan dunia. Maka, menjaga keamanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Stabilitas ini adalah fondasi utama agar pembangunan IKN berjalan tanpa hambatan," ujar Rudy dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan forum koordinatif ini, yang dinilainya sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan sosial di lapangan.

Gubernur menyoroti maraknya aktivitas organisasi masyarakat yang menyimpang dari tujuannya. Menurutnya, ormas yang seharusnya menjadi mitra pembangunan justru kerap terlibat dalam praktik premanisme, pungutan liar, hingga intimidasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

"Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak terpadu, tegas, tetapi tetap berlandaskan hukum dan keadilan," tegas Rudy.

Ia menambahkan bahwa keberadaan ormas yang menyimpang dapat mengganggu rasa aman masyarakat, memicu konflik horizontal, dan merusak iklim investasi yang sedang dibangun di Kaltim.

Lebih lanjut, Gubernur Rudy menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga untuk membina dan menertibkan ormas secara sistematis. Pemerintah Provinsi Kaltim, kata dia, siap berperan sebagai penghubung dan fasilitator antara semua unsur, mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, hingga pemerintah kabupaten/kota.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini saatnya untuk konsolidasi lintas sektor, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan ormas yang bermasalah," kata Rudy.

Melalui Badan Kesbangpol, pemprov akan memperkuat pendataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh ormas yang terdaftar maupun yang belum terverifikasi secara administratif.

Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya membangun ruang dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat keamanan guna menghindari konflik terbuka. Ia menyebut bahwa keterlibatan tokoh masyarakat, agama, dan adat juga sangat penting dalam menjaga harmoni sosial.

"Kami mengapresiasi seluruh tokoh ormas, agama, dan adat yang hadir dan menunjukkan komitmennya. Kaltim harus menjadi wilayah yang aman, tertib, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan," tutup Rudy.

Rapat monitoring ini menjadi sinyal kuat bahwa pemprov Kaltim siap bersinergi dalam membenahi tata kelola ormas secara menyeluruh. Dengan pembangunan IKN sebagai konteks strategis, maka segala potensi gangguan sosial harus dikelola dengan pendekatan hukum, sosial, dan budaya yang tepat.(*adv/dprdkaltim)