kaltimkece.id Sepekan terakhir kabut asap menyelimuti Kutai Kartanegara (Kukar). Bagaimana tidak, setidaknya pada 16 September 2019 lalu terpantau 86 titik panas di 18 kecamatan seantero Kukar. Untuk itu dibentuk tim guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi penyebab utama kabut asap.

Selama dua hari, tepatnya 17-18 September 2019 rapat koordinasi dilaksanakan TNI, kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Dari rapat koordinasi yang dilaksanakan di Markas Kodim 0906/Tenggarong dan Mapolresta Kukar didapati  beberapa rumusan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar bersama Komandan Kodim (Dandim) 0906/Tgr, Letkol Inf Charles Yohanes Alling. Di antaranya, karhutla di Kaltim, terutama Kukar tidak terlalu masif, namun ini menjadi perhatian.

Tidak ada rumusan paling efektif, kecuali bersinergi bersama. Seluruh stakeholder harus bahu-membahu bagaimana mencari formulasi yang efektif, tepat dan terukur, untuk mengurangi kebakaran lahan. Pola pikir masyarakat harus diubah. Mesti diberi pemahaman membuka lahan tanpa membakar bisa dilaksanakan.

Ketua sementara DPRD Kukar Abdul Rasid menuturkan, selain rumusan-rumusan tadi, diketahui pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki pos pemantauan karhutla BPBD potensinya masih tinggi. Sebagai informasi, dari 18 kecamatan di Kukar enam di antaranya belum memiliki pos pemantauan BPBD. “Enam kecamatan tanpa pos BPBD itu potensinya tinggi, bahkan masuk dua teratas,” ujarnya. Enam daerah tersebut adalah Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, dan Muara Kaman. Posisi dengan titik panas terbanyak di Kukar dipegang Kecamatan Tabang dengan 36 titik panas, diikuti Muara Kaman 23 titik.

Dia mengatakan, selain soal pos pemantauan, juga mesti disokong anggaran. Dia menyarankan, Pemkab Kukar menyampaikan alokasi dana penanganan bencana, terutama karhutla pada pembahasan APBD 2020. “Kami dari dewan siap mengawal penganggaran, karena ini masalah bersama,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kukar Marsidik menuturkan, Tabang ditunjuk sebagai lokasi pertama untuk tindakan prefentif soal karhutla. Dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat. Tabang menjadi kecamatan dengan titik panas terbanyak selama 2019. “Meski angkanya berubah-ubah, Tabang masih memegang titik panas terbanyak,” ujarnya. Dari hasil rapat, kata Marsidik, bila daerah dengan titik panas terbanyak bisa diminimalisasi, maka daerah lainnya pasti bisa. (*)