• Berita Hari Ini
  • Warta
  • Historia
  • Rupa
  • Arena
  • Pariwara
  • Citra
Kaltim Kece
  • PARIWARA
  • PARIWARA DPRD KUKAR
  • Angka Kemiskinan di Kukar Melejit, DPRD: Anggaran Pendidikan Tak Berjalan Optimal

PARIWARA

Angka Kemiskinan di Kukar Melejit, DPRD: Anggaran Pendidikan Tak Berjalan Optimal

Jumlah orang miskin di Kukar mencapai 62.360 orang. Turunnya kualitas pendidikan disebut sebagai penyebabnya.
Oleh Aldi Budiaris
9 November 2022 02:02
ยท
1 menit baca.
Anggota DPRD Kukar, Maruf Marjuni.
Anggota DPRD Kukar, Maruf Marjuni.

kaltimkece.id Jumlah orang miskin di Kutai Kartanegara dilaporkan mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kukar pada 2019, dari total penduduk Kukar sebanyak 741.950 orang, 56.360 orang di antaranya berstatus miskin. Pada tahun berikutnya, jumlahnya naik menjadi 58.420 orang. Angkanya naik lagi pada 2021 menjadi 62.360 orang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Maruf Marjuni, anggota DPRD Kukar dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra. Kepada kaltimkece.id pada Kamis, 3 November 2022, Maruf mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan di Kukar adalah masih ada warga yang tak mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini tak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemda, kata Maruf, tak menjalankan secara optimal kegiatan dan serapan anggaran untuk sektor pendidikan.

“Saat pembahasan APBD 2022, banyak anggota dewan yang mengeluhkan anggaran yang sudah disepakati oleh legislatif dan eksekutif tidak dijalankan,” bebernya.

Ia bahkan mengaku, pernah mendapat informasi soal bantuan keuangan untuk sekolah di Muara Badak tidak terserap. Padahal, penganggaran perencanaannya sudah ada tetapi pengerjaan fisiknya tidak ada. Menurut Maruf, masalah tersebut bukan karena waktu proses pelelangan proyek atau proses administrasi yang panjang melainkan bentuk ketidakseriusan pihak pelaksana.

“Pendidikan itu merupakan cita-cita luhur bangsa di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika tidak dilaksanakan, maka melanggar UUD. Salah satu indikator kemiskinan adalah turunnya kualitas pendidikan sehingga kemiskinannya naik,” ucapnya.

Dalam pembahasan Rancangan APBD 2023, Pemerintah Kabupaten Kukar memaparkan tentang pembangunan infrastruktur, mulai dari hulu, tengah, sampai daerah pesisir. Rencananya, pembangunan tersebut direalisasikan tahun depan. Program pembangunan tahun ini menjadi evaluasinya. Mengetahui rencana tersebut, Maruf memberikan imbauan.

“Dinas yang diamanahi menggunakan anggaran agar lebih profesional dalam menjalankan anggaran,” ujarnya. (*)

Editor : Surya Aditya
Iklan Above-Footer

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi kaltimkece.id

Gabung Channel WhatsApp
  • Alamat
    :
    Jalan KH Wahid Hasyim II Nomor 16, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara.
  • Email
    :
    [email protected]
  • Phone
    :
    08115550888

Warta

  • Ragam
  • Pendidikan
  • Lingkungan
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Humaniora
  • Nusantara
  • Samarinda
  • Kutai Kartanegara
  • Balikpapan
  • Bontang
  • Paser
  • Penajam Paser Utara
  • Mahakam Ulu
  • Kutai Timur

Pariwara

  • Pariwara
  • Pariwara Pemkab Kukar
  • Pariwara Pemkot Bontang
  • Pariwara DPRD Bontang
  • Pariwara DPRD Kukar
  • Pariwara Kutai Timur
  • Pariwara Mahakam Ulu
  • Pariwara Pemkab Berau

Rupa

  • Gaya Hidup
  • Kesehatan
  • Musik
  • Risalah
  • Sosok

Historia

  • Peristiwa
  • Wawancara
  • Tokoh
  • Mereka

Informasi

  • Kontak
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
© 2018 - 2025 Copyright by Kaltim Kece. All rights reserved.