kaltimkece.id Membenahi PDAM Tirta Mahakam menjadi fokus Komisi II DPRD Kukar saat ini. Terutama terkait pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, pada Sabtu, 23 November 2019 lalu komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut melakukan kunjungan ke cabang PDAM Tirta Mahakam di Kecamatan Muara Kaman. 

Anggota komisi II yang datang ke Muara Kaman di antaranya, Sekretaris Komisi II DPRD Kukar Syarifuddin, serta anggota komisi Azhar Nuryadi, Sopan Sopian, Doni Ikhwani, dan staf Sekretariat DPRD Kukar. Mereka diterima oleh Budi, kepala cabang PDAM Tirta Mahakam Kecamatan Muara Kaman. Syarifuddin menuturkan, salah satu tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap unit usaha milik daerah. Termasuk PDAM. "Selain itu kunjungan kami juga sifatnya silaturahmi," tuturnya. 

Dari kunjungan tersebut diketahui ada beberapa proyek penambahan dan penguatan jaringan pipa PDAM di Muara Kaman. Di antaranya, pipa di pertigaan  SMP Negeri 1 Muara Kaman menuju ke atas kantor Camat Muara Kaman sepanjang 1.250 meter. Juga ada penambahan diameter jaringan pipa PDAM di kawasan Jalan Danau Lipan sepanjang 650 meter. Selain itu, ada penambahan koneksi pipa diameter 2 inchi ke beberapa gang sepanjang 100 dan 250 meter.

Selain jaringan, juga akan dibuat bak reservoir (penampungan) berkapasitas antara 100 sampai 200 meter kubik. Pasalnya kini daya tampung bak penampung yang ada hanya berkapasitas 35 meter kubik. Syarifuddin berharap pengerjaan proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan selesai secepatnya. "Agar secepat mungkin bisa memenuhi pasokan air di Muara Kaman," ujarnya. Pasalnya baik tidaknya kinerja PDAM akan menyangkut kehidupan orang banyak.

Diwartakan sebelumya, Ketua Komisi II DPRD Kukar Rendi Solihin menuturkan, saat ini mereka sedang fokus dalam pembenahan terhadap PDAM Tirta Mahakam. PDAM di beberapa kabupaten/kota di Kaltim cukup berhasil. Terutama dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Rendi menyebut, saat PDAM di Tenggarong memiliki potensi menyumbang PAD yang lumayan tinggi. Kendalanya memang berada di pelayanan dan manajemen. Hal tersebut yang kini menjadi rencana jangka pendek komisi II. (*)