Pariwara DPRD Kukar

Komisi I Undang Rapat 12 OPD Kukar

person access_time 11 months ago remove_red_eyeDikunjungi 562 Kali
Komisi I Undang Rapat 12 OPD Kukar

Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi (berpeci), usai melaksanakan rapat bersama OPD Pemkab Kukar. (Fitri Komariah/kaltimkece.id)

DPRD dan pemerintah adalah mitra. Kerja sama kedua pihak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar.

Ditulis Oleh: Fitri Komariah
15 Oktober 2019

kaltimkece.id Kerja sama antara eksekutif dengan legislatif mesti  dijalankan DPRD Kukar. Hal itu tergambar dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan komisi I DPRD Kukar dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kukar pada Senin, 14 Oktober 2019.

Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD menyampaikan program kerja mereka selama 2020 mendatang. Program kerja tersebut kemudian ditelaah oleh komisi I dalam rapat tersebut. Ketua komisi I DPRD Kukar Supriyadi menuturkan, dia berharap ada pengawasan maksimal terhadap kerangka kerja OPD yang telah disampaikan. Total ada 12 OPD yang menjadi mitra komisi I. "Pertemuan hari ini merupakan pengenalan dan penyampaian program kerja. Pembahasan detail atas penyampaian setiap OPD akan di agendakan terpisah," jelas Supriyadi.

Anggota Fraksi PAN ini, menyebutkan banyak hal yang perlu diprioritaskan. Salah satunya adalah memaksimalkan sisi perizinan. Menyongsong persiapan menjadi salah satu bagian ibu kota negara (IKN) yang baru, Kukar diharuskan memiliki daya saing. Kemudahan perizinan diharap bisa menarik para pengusaha membuka usahanya di Kukar.

Memudahkan pelayanan perizinan diharap bakal meningkatkan denyut ekonomi di Kukar lewat tumbuhnya berbagai sektor ekonomi. "Meski Komisi I bukan komisi yang membidangi keuangan dan ekonomi, dengan pengelolaan perizinan yang baik diharap berimbas ke keuangan daerah," jelasnya.

Mengenal Bidang Kerja Komisi I 

Komisi I DPRD Kukar membidangi Hukum dan Pemerintahan. Dalam konteks kelembagaan, Komisi I merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang bersifat tetap dan mengupayakan terlaksana kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Komisi I adalah bidang yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan. (*)




folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar