Pariwara DPRD Kukar

Masyarakat Adat Kutai Tolak Kerajaan Selain Kutai Kartanegara Ing Martadipura

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 1600 Kali
Masyarakat Adat Kutai Tolak Kerajaan Selain Kutai Kartanegara Ing Martadipura

Ratusan orang yang tergabung dalam Detaaemen Remaong Kutai menyuarakan aspirasi pada Selasa, 5 November 2019. (Fitri Komariah/kaltimkece.id)

Ratusan orang yang tergabung dalam Remaong Kutai melaksanakan unjuk rasa. Mereka resah lantaran ada oknum yang mengaku sebagai raja Kutai di luar Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Ditulis Oleh: Fitri Komariah
06 November 2019

kaltimkece.id Detasemen Remaong Koetai kembali gelar aksi di Gedung DPRD Kukar pada Selasa, 05 November 2019. Kali ini aksi didasari oleh keinginan dari Remaong Koetai untuk DPRD agar memfasilitasi keresahan yang dialami oleh banyak masyarakat kutai. 

Ketua aksi Hebby Nurlan Arafat mengungkapkan, aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat lantaran ada oknum yang mengaku diri sebagai raja dari Kerajaan Kutai Mulawarman. Menurutnya, masyarakat adat Kutai merasa marwah adat dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dilecehkan. Pasalnya, pria yang mengaku sebagai raja tersebut menggunakan nama salah satu raja terdahulu, dan mengenakan berbagai atributnya. Pemicu kemarahan pengunjuk rasa, pihak yang mengaku sebagai raja Kutai Mulawarman tersebut memberi gelar kerajaan terhadap kepada beberapa orang.  

Disebut oleh Hebby, Mulawarman bukanlah nama kerajaan. Nama Mulawarman merupakan salah satu nama Raja Kutai terdahulu. Sedangkan nama kerajaan di tempat asal oknum yang mengaku sebagai raja di Kecamatan Muara Kaman dikenal dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Martadipura sendiri sudah melebur menjadi satu dengan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. "Seluruh masyarakat Kaltim harus tahu sejarahnya bahwa sudah tidak ada kerajaan lain di Kukar, selain Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura" tambah Hebby. 

Supriyadi sebagai Ketua Komisi I DPRD Kukar menyebutkan pihaknya masih harus mengkaji dan mendalami persoalan ini terlebih dahulu. "Persoalan ini kan berkaitan dengan marwah adat Kutai dan menyangkut lembaga, jadi harus mendengarkan dari segala pihak agar utuh dan jelas," ungkap Supri. 

Disebut olehnya, permasalahan ini terkait dengan ketersinggungan komunikasi dengan pihak lain. Untuk saat ini tindakan yang diambil oleh DPRD Kukar sendiri yaitu menerima aspirasi dan akan mengadakan koordinasi dengan pemerintah. "Nanti akan ada pertemuan dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mencari win-win solusi," pungkas Supri.

Sebelum menyambangi kantor DPRD Kukar, pengunjuk rasa terlebih dahulu mendatangi kantor Bupati Kukar. Mereka ditemui langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah. Dalam pertemuan tersebut, Edi menyebut, akan membicarakan hal tersebut dengan berbagai pihak. "Silaturahmi sepertinya salah satu langkah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini," terang Edi.

Silaturahmi tersebut, kata Edi, akan melibatkam Forkopimda. "Diharap hal ini tak menyebabkan permasalahan kamtibmas," ujarnya. Yang jelas, langkah persuasif akan dilakukan. Di antaranya akan memberikan nasihat terhadap yang bersangkutan. (*)




folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar