kaltimkece.id Dua periode menjabat wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar), nama politikus ini kembali digadang-gadang menjabat sebagai ketua komisi dalam periode 2019-2024. Adalah M Andi Faisal dari fraksi Golkar nama politikus tersebut. 

Diwartakan sebelumnya, isu soal kembali munculnya nama Andi Faisal dalam kandidat ketua komisi di DPRD Kukar dituturkan oleh ketua fraksi Golkar Rendi Solihin. Dia menyebut, salah satu poin pertimbangan, Golkar memerlukan kader yang berpengalaman. "Salah seorang yang dinilai pengalaman dan track recordnya bagus adalah beliau," terangnya kepada awak media pada Senin, 23 September 2019. 

Diminta tanggapannya terkait soal namanya masuk dalam kandidat salah satu ketua komisi, Andi Faisal menanggapi cukup santai. "Yang pasti saya berterima kasih bila saya dipercaya lagi," ujarnya saat diwawancara dengan kaltimkece.id pada Jumat, 27 September 2019. 

Meski begitu, menurut Faisal, sapaan karibnya, bukan perkara mudah menjadi ketua komisi di DPRD Kukar. "Apalagi permasalahan di Kukar cukup kompleks," sebut dia. Banyak hal yang harus diselesaikan di kabupaten kaya sumber daya alam tersebut. Mulai pembahasan APBD hingga persoalan proyek-proyek mangkrak. 

Namanya masuk dalam kandidat ketua komisi bukan berarti dirinya sudah pasti terpilih. Pasalnya kapan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kukar juga masih dalam pembahasan. "Jadi belum ada kepastian," terangnya. Yang harus diketahui, lanjut politikus daerah pemilihan Tenggarong Seberang itu, semua keputusan ada di Dewan Perwakilan Daerah II Golkar Kukar. "Jadi saya serahkan ke DPD saja," terangnya. 

Faisal pada periode 2014-2019 menjabat sebagai ketua komisi II yang membidangi pembangunan. "Bila terpilih semoga bisa bersinergi lagi dengan anggota yang lain," ujarnya. 

Sebelumnya, Golkar Kukar mesti puas dengan penurunan jumlah kursi pada periode 2019-2024. Kursi partai berlambang beringin tersebut mendapat 13 kursi di DPRD Kukar. Padahal perolehan pada Pemilu 2014  lalu Golkar Kukar mendapat 19 kursi. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pemegang pucuk pimpinan di komisi-komisi di lembaga legislatif Kukar. Bila pada periode sebelumnya Golkar menempati kursi-kursi ketua komisi, pada periode 2019-2024 Golkar hanya menargetkan dua komisi dipimpin legislator mereka. (*)