Pariwara DPRD Kukar

Pelajari Keberhasilan Mendata Warga Miskin, DPRD Kukar Sambangi Dinsos Balikpapan

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 1192 Kali
Pelajari Keberhasilan Mendata Warga Miskin, DPRD Kukar Sambangi Dinsos Balikpapan

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin. (istimewa)

Pada 2019 Kukar menggelontorkan dana Rp 29,6 miliar untuk jaminan kesehatan warga miskin. Hanya saja program tersebut rentan tak tepat sasaran. Maka dari itu, komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan.

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
28 Oktober 2019

kaltimkece.id Usai masa reses DPRD Kukar, komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana menyambangi Dinas Sosial atau Dinsos Balikpapan. Dibalut agenda kunjungan kerja, rombongan dari DPRD Kukar tersebut ke Balikpapan pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Komisi yang dipimpin Baharuddin dari fraksi PDI Perjuangan itu menuturkan, kunjungan kerja tersebut dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan membahas isu kesehatan dan sosial. Di antaranya mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagai informasi, hingga Januari 2019 persentase peserta JKN-KIS di Kukar mencapai 98 persen. "Bila dijadikan angka sebanyak 665.662 jiwa," tuturnya. 

Baharuddin menyebut, dengan jumlah itu Kukar menempati urutan ke lima dalam hal cakupan kesehatan universal. Posisi pertama ada Mahulu, ke dua Kutai Barat, serta Bontang dan Balikpapan di posisi tiga dan empat. Banyak faktor yang membuat Kukar bisa seperti itu. Seperti program iuran JKN-KIS ditanggung perusahaan. Program tersebut cukup berhasil. Hingga Desember 2018 tercatat 41 badan usaha di Kukar mengonversi corporate social responsibility atau CSR mereka untuk membayar iuran JKN-KIS. "Peserta yang ditanggung lewat program tersebut sebanyak 4.893 jiwa," terang Baharuddin. 

Program lain, lanjut Baharuddin, masyarakat tak mampu di kabupaten kaya sumber daya alam itu dijamin Pemkab Kukar. Program yang menjadi bentuk komitmen Pemkab Kukar memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya tersebut dianggarkan Rp 29,6 miliar. Dengan angka yang cukup besar, Baharuddin menyebut, perlu pengawasan ketat. Sebab berpotensi tak tepat sasaran. Sebab pendataan penerima bantuan iuran atau PBI belum seratus persen. "Salah satu penyebabnya, data yang terus berubah. Bahkan dalam setiap pembahasan anggara, data di dinas satu dengan dinas lainnya berbeda-beda," tuturnya.

Menurut dia, data warga kurang mampu menjadi kunci optimalisasi pelayanan kesehatan di Kukar melalui JKN-KIS. "Nah, alasan kami ke Balikpapan, karena Kota Minyak berhasil melakukan validasi dan verifikasi warga miskin mereka," ujarnya. Pemkot Balikpapan melalui Dinas Sosial berhasil mendata warga yang masuk kepesertaa JKN-KIS dan warga penerima PBI. Baharuddin berharap Kukar bisa mencontoh keberhasilan Balikpapan lewat program yang dijalankan. (*)



folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar