kaltimkece.id Berbagai persiapan sudah dilaksanakan Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) untuk pelantikan unsur pimpinan definitif pada Senin, 23 September 2019 mendatang. Salah satu di antaranya dari sisi keamanan. Meski tak seketat pelantikan anggota DPRD Kukar periode 2019-2024 pada Rabu, 14 Agustus 2019 lalu.

Sekretaris DPRD Kukar Ridha Dharmawan menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Kukar dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar. “Pengamanan di area gedung paripurna dilaksanakan polres, sementara arus lalu lintas dilaksanakan dishub,” ujarnya saat ditemui kaltimkece.id pada Kamis, 19 September 2019. Pengamanan, kata Ridha, tak seperti pelantikan anggota dewan pada Agustus lalu. Sebagai informasi, pada pelantikan anggota dewan beberapa waktu lalu Polres Kukar mengontak Unit Penjinak Bom (Jibom) Subden Gegana Samarinda Satuan Brimob Polda Kaltim untuk melakukan penyisiran lokasi pelantikan. “Sepertinya untuk pelantikan unsur pimpinan hanya ditangani Polres Kukar,” tuturnya.

Mengingat, jumlah undangan yang hadir tak sebanyak Agustus lalu. Ridha mengungkapkan, undangan yang disebar sekitar 200 undangan di luar pejabat dan organisasi perangkat daerah. “200 undangan adalah para pendukung empat unsur pimpinan yang akan dilantik,” ujarnya. Para undangan ini akan ditempatkan di balkon ruang sidang utama DPRD Kukar. Ridha memprediksi balkon bisa menampung para undangan.

Sebelumnya, dalam pelantikan anggota dewan Agustus lalu diwarnai unjuk rasa. Puluhan massa melakukan orasi sembari membagikan selebaran berjudul DPRD Baru Harapan Baru. Saat ditemui Ketua sementara DPRD Kukar Abdul Rasid, puluhan massa menyebut, akan segera menagih janji. Pasalnya, kepada pengunjuk rasa Rasid memastikan aspirasi massa tersebut akan ditindaklanjuti.

Soal aksi menagih janji tersebut, Ridha menuturkan, hingga kini belum ada surat yang masuk terkait demonstrasi saat pelantikan unsur pimpinan definitif. Ridha mengatakan, mesti diluruskan, maksud ketua sementara tersebut aspirasi segera ditindaklanjuti setelah formasi unsur pimpinan diresmikan. Pasalnya, tupoksi pimpinan sementara sangat terbatas. Yakni meliputi memimpin rapat, menerima aspirasi masyarakat, serta mengawal pembahasan produk hukum selama ketua definitif belum dilantik. “Jadi setelah dilantik pun perlu proses, karena masih banyak hal yang mesti dibentuk pimpinan,” ujarnya.

Yang jelas, kini persiapan untuk pelantikan unsur pimpinan sudah 80 persen. Undangan sudah disebar, berbagai pihak yang harus hadir dalam pelantikan seperti para rohaniawan dan ketua Pengadilan Negeri Tenggarong pun sudah diundang. (*)