kaltimkece.id Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak se-Kutai Kartanegara atau Kukar akan digelar pada Rabu, 16 Oktober 2019. Total ada 103 desa yang menggelar deklarasi Pilkades tanpa money politik. Termasuk di salah satu desa di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Tepatnya di Desa Badak Baru. 

Terdapat lima calon kepala desa. Seluruhnya menandatangani kesepakatan tidak melakukan money politic dalam bentuk apapun. Bahkan, seluruh calon yang menandatangani surat kesepakatan tersebut juga setuju didiskualifikasi jika melanggar isi surat yang telah ditandatangani tersebut.

Kelima calon Kepala Desa Badak Baru ialah Taufik Rahman, Sunari, Nasaruddin, Rudi Herawan, dan Rakhmat. Salah satu calon nomor urut empat Rudi Herawan memaparkan, kesepakatan tanpa money politic dalam bentuk apapun adalah salah satu kemajuan untuk demokrasi di desa.

“Kami berkomitmen untuk mengedepankan pemaparan program dan kerja nyata. Money politic atau politik uang adalah cara kotor yang dapat merusak masa depan daerah pemilihan itu sendiri,” kata Rudi Herawan saat dihubungi jurnalis kaltimkece.id Selasa, 15 Oktober 2019.

Rudi menyerukan, agar kesepakatan tidak diatas kertas saja, seluruh elemen masyarakat harus mengawasi secara bersama. Bahkan, Rudi bersama tim mengaku akan melakukan pengawasan bersama untuk pelaksanaan Pilkades yang bersih, adil, dan terbuka.

“Harapan kami seluruh masyarakat Badak Baru dapat menggunakan hak suaranya. Menentukan pilihan untuk kepemimpinan desa selama enam tahun ke depan,” kata Rudi.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kukar juga akan melakukan monitoring Pilkades serentak besok. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I Supriyadi. Ia menuturkan bahwa kesuksesan pelaksanaan Pilkades serentak di Kukar adalah salah satu prioritas mereka.

“Kami akan keliling Kukar melakukan monitoring,” kata Supriyadi. Terkait deklarasi Pilkades tanpa politik uang dalam bentuk apapun, Supriyadi mengapresiasi langkah tersebut. Namun ia mengingatkan, agar kesepakatan tersebut harus dijaga marwahnya, tidak sekedar di atas kertas saja. “Harus konsisten dalam pelaksanaan dan penegakannya,” kata dia. “Karena kalau calon kades menjaga tapi masyarakat tidak menjaga tidak tegak juga. Jadi harus saling menjaga komitmen tersebut," tuturnta. (*)