kaltimkece.id Ketegangan terkait pengelolaan kapal pandu di Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar), mencuat ke permukaan. Polemik ini bermula dari miskomunikasi antara Pemerintah Desa Muara Muntai Hilir dengan forum warga, hingga berujung pada aksi demonstrasi dan kekerasan.

Hal bermula dari kapal pandu yang beroperasi di wilayah perairan antara Desa Muara Muntai Ulu dan Desa Muara Muntai Hilir semula dikelola oleh forum masyarakat. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada warga. Namun, rencana Pemerintah Desa Muara Muntai Ilir dan PT Pelindo untuk turut mengelola aktivitas kapal pandu memicu ketegangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menilai persoalan ini berakar dari tidak adanya komunikasi yang jelas soal titik assist kapal pandu.

"Miskomunikasinya itu soal lokasi titik assist kapal pandu. Kami berharap ke depan, pemerintah bisa hadir untuk menjembatani komunikasi antardesa," kata politisi Partai Gerindra itu kepada kaltimkece.id, Kamis, 19 Juni 2025.

Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan forum pengelola kapal pandu perlu diselesaikan melalui dialog terbuka. Ia mendorong semua pihak, termasuk Desa Muara Muntai Hilir dan pihak Pelindo, untuk duduk bersama mencari solusi.

Sopan menyebut, keberadaan kapal pandu berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kukar. Selain itu, kegiatan ini bisa memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mengingat seluruh desa di kawasan tersebut dilalui jalur transportasi sungai yang digunakan angkutan batu bara.

"Kegiatan kapal pandu ini bisa menjadi sumber PAD dan memberikan kontribusi bagi warga Muara Muntai. Tapi perlu ada komunikasi yang terbuka antarwilayah," tambahnya.

Sebagai langkah sementara, ia mengusulkan agar seluruh aktivitas kapal pandu dihentikan terlebih dahulu hingga tercapai kesepakatan bersama. Ia juga mendorong pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk memfasilitasi dialog lintas desa.

"Agar tidak menjadi persoalan baru, seluruh aktivitas kapal pandu sebaiknya dihentikan sementara, sampai ada solusi konkret," pungkasnya.(*adv/dprdkukar)