Sebagai komisi yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Komisi IV DPRD Kukar melakukan kunjungan ke Puskesmas Badak Baru, Kecamatan Muara Badak. pada Sabtu, 7 Desember 2019. Berbagai aspirasi pun didengarkan para legislator dalam kunjungan tersebut. 

Tak hanya anggota komisi, turut hadir pula Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. Untuk diketahui, Puskesmas Badak Baru dibangun pada 2001 puskesmas tersebut setara dengan rumah sakit tipe D. Jadi terdapat personel tenaga medis yang meliputi dokter umum, dokter gigi, serta perawat dan bidan. 

Puskesmas ini merupakan puskesmas induk yang mempunyai ruang rawat inap. Fasilitas lainnya, ada laboratorium, layanan kesehatan ibu dan anak. Juga terdapat program keluarga berencana, imunisasi, kesehatan anak, pemberantasan penyakit menular, kesehatan gigi, dan pengobatan umum. 

Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Badak Baru Imbo Alwi mengatakan, fasilitas-fasilitas tersebut tak dibarengi infrastruktur. Salah satunya masalah daya listrik yang terbatas. Yakni hanya 650 watt. Sehingga pendingin ruangan yang telah dipasang belum bisa digunakan. "Makanya banyak pasien yang mengeluh kegerahan," ujarnya. Selain daya yang kecil, hal ini diperparah dengan tidak adanya generator. Ketika terjadi pemadaman listrik puskesmas akan terkena imbas. 

Imbo Alwi menuturkan, selain masalah listrik, puskesmas tersebut juga memerlukan perluasan musala, serta pembangunan staf kesehatan. Pasalnya selama ini baik dokter, perawat, dan bidan tinggal cukup jauh di puskesmas. "Kasihan, tidak semua perawat dan dokter di sini  berstatus ASN. Terlebih gaji mereka belum ada kenaikan walau sudah menyandang gelar sarjana," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Alwi mengucapkan terima kasih atas kedatangan para legislator DPRD Kukar. Selain soal puskesmas, Alwi menerima beberapa keluhan masyarakat terkait rumah sakit rujukan. Selama ini, pasien mesti dirujuk ke rumah sakit di Bontang dan Samarinda. "Jarak tempuh cukup jauh, maka kami mohon aspirasi kami berupa rumah sakit rujukan yang representatif," tuturnya. Alwi menuturkan, rumah sakit rujukan tersebut akan terasa hingga Kecamatan Marangkayu dan Anggana.

Menanggapi aspirasi tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin mengatakan, peningkatan status puskesmas akan mereka tampung. "Ini harus dibahas demi pelayanan kesehatan yang maksimal," tuturnya. Baharuddin mengatakan, dalam suatu negara pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu hal vital yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri.

"Memperbaiki tingkat kesehatan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerja para sumber daya manusia di dalam suatu negara. Secara perlahan juga akan mempercepat laju pembangunan negara itu sendiri," ucapnya. Sementara itu, terkait usulan pelayanan rumah sakit ini bukan usulan yang baru. Namun sudah lama diusulkan. Anggaran bukan menjadi masalah usulan tersebut belum bisa direalisasi. Melainkan masalah lahan yang belum klir. Sebab itu, Baharuddin meminta pihak puskesmas berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk menyiapkan lahan. Agar persoalan yang tak diinginkan kemudian hari tak terjadi. (*)