kaltimkece.id Sebagai komisi yang membidangi kesejahteraan dan pendidikan, Komisi IV DPRD Kukar sedang fokus terhadap kesejahteraan guru di Kukar. Baik guru berstatus ASN maupun non-ASN. Untuk itu mereka melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Balikpapan pada penghujung November 2019.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Komisi IV Baharuddin beserta anggotanya seperti, Mutoyib, Dayang Marisa, Farida, Kamarur Zaman, Abdul Wahab, Khairul Mashuri, Aini Faridah, Yusmardani dan Saparudin Pabonglean. Bahkan kunjungan kerja tersebut diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono.

Dikutip dari situs DPRD Kukar, Didik menuturkan, kunjungan tersebut dilaksanakan untuk mencari solusi sekaligus pembanding terkait masalah kesejahteraan guru di Kukar. Yakni keluhan pendapatan tenaga kependidikan baik berstatus ASN maupun non-ASN yang dirasa cukup rendah. "Tentu saja tujuan lain untuk mempererat tali silaturahmi," terangnya. 
Didik melanjutkan, langkah kunjungan kerja komisi IV sudah tepat. Terlebih komisi tersebut yang membidangi langsung kesejahteraan rakyat.

Didik menggambarkan, tenaga pendidik non-ASN alias guru honorer di Kukar terbagi dua. Ada yang mengantongi SK Dinas Pendidikan Kukar, ada pula yang mengantongi SK dari kepala sekolah tempat guru itu mengajar. Didik merinci, guru honorer dengan SK Dinas Pendidikan berjumlah 2.455 orang. Honor mereka diambil melalui Bantua Operasional Sekolah Kabupaten (Boskab). Sedangkan yang mengantongi SK kepala sekolah berjumlah 3.116 orang. "Kalau ditotal jumlahnya sebanyak 5.571 orang. Jumlah ini belum termasuk tenaga kependidikan administratif, notabene statusnya pun honorer," terangnya.

Angka lima ribuan guru memang terlihat banyak. Namun, lanjut Didik, bila dibandingkan dengan luas wilayah Kukar plus medan yang berat tenaga tersebut masih di bawah kebutuhan di lapangan. Fenomena tersebut menurut Didik tak lepas dari rendahkan kesejahteraan guru honorer. "Gaji guru honorer di Kukar berkisar Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta," ujarnya. Namun untuk guru honorer bersertifikasi gaji bisa mencapai Rp 2 juta.

Lagi-lagi angka tersebut masih jauh dengan kota lain di Kaltim. Mengambil contoh Balikpapan, gaji guru honorer di sana setara UMK Balikpapan, yakni Rp 2,7 juta. "Dari sini komisi IV bisa mendapat referensi terkait gaji guru," terangnya. Agar selanjutnya bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Tentu hal tersebut semata-mata untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. (*)