Pariwara DPRD Kukar

Sorot IKN, Berikut Komposisi Komisi III

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 115 Kali
Sorot IKN, Berikut Komposisi Komisi III

45 anggota DPRD Kukar saat dilantik pada Agustus 2019 lalu. (istimewa)

Beberapa wilyah Kukar digadang-gadang menjadi lokasi IKN yang baru. Komisi III DPRD Kukar siap mengawal.

Ditulis Oleh: Sapri Maulana
08 Oktober 2019

kaltimkece.id Komisi III DPRD Kutai Kartanegara akan mendukung program pemerintah pusat terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III M Andi Faisal sesaat setelah dilantik. Komisi III terdapat sepuluh anggota.

 

Berikut komposisinya, Ketua Andi Faisal dari partai Golkar daerah pemilihan atau dapil II, Wakil Ketua Fachruddin dari PAN Dapil IV, Sekretaris Sugeng Hariadi PDI Perjuangan Dapil II. Anggota diisi Heri Asdar dari partai Golkar Dapil III, Ahmad Yani dari PDI Perjuangan Dapil V, Junaidi Gerindra Dapil III, Ahmad Zulfiansyah dari PPP Dapil I, dan Sabir dari NasDem Dapil IV.


Dapil Kukar sendiri terbagi atas enam wilayah. Dapil I mencakup Kecamatan Tenggarong. Dapil II meliputi Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman. Dapil III, Kecamatan Muara Badak, Anggana, dan Marangkayu. Dapil IV, Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-sanga. Dapil V, Loa Janan dan Loa Kulu. Serta Dapil VI Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Muara Muntai, dan Muara Wis.


Selain IKN, komisi III, kata Andi Faisal juga akan memperhatikan transisi musim panas ke musim hujan di Kukar. Sebab, kerap terjadi bencana banjir dan longsor. Untuk mengatasi itu, komisi III akan mendorong keterlibatan pihak ketiga atau swasta untuk menanggulangi bersama. “Kami akan menginventarisasi kembali dearah-daerah yang perlu pembangunan untuk menanggulangi bencana longsor dan banjir,” kata dia.


Komisi III juga akan menindaklanjuti laporan tentang adanya pembangunan yang proses berjalan, spesifikasi yang tidak sesuai regulasi. Inspeksi mendadak pada proyek yang sedang berjalan pada tahun ini akan dilakukan untuk laporan-laporan yang ia terima dari masyarakat. “Kami juga akan fokus membahas skala prioritas pembangunan jelang pengesahan APBD murni 2020,” kata dia. (*)

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar