kaltimkece.id Salah satu rekomendasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) periode 2014-2019 kepada para penerusnya yang menjabat pada 2019-2024 adalah pengawalan terhadap pengisian kursi wakil bupati Kukar. Hal ini dianggap perlu dan mendesak. Dengan kosongnya kursi orang nomor dua di Kukar akan menyebabkan beban kerja yang ditanggung Bupati Kukar Edi Damansyah menjadi dua kali lipat. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono. Dia menuturkan, selain beban diemban menjadi dua kali lipat, pada 2020 Edi disebut-sebut akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah kaya sumber daya tersebut. Nah, apabila nanto Edi ikut dalam ajang pemilihan bupati akan terjadi kekosongan di pucuk pimpinan Kukar. "Mestinya dengan adanya wakil bupati, bisa menjadi pengganti beliau selama mengikuti pilkada," ujar Didik. 

Sebagai informasi, masa jabatan Edi Damansyah tersisa kurang dari 18 bulan lagi. "Makanya, karena sebentar lagi selesai mesti segera dilakukan pengisian jabatan tersebut," tuturnya. Untuk mencari pegisi kursi wakil bupati Edi memiliki hak untuk memilih wakilnya. Sebab Edi berasal dari jalur independen. Tentu saja DPRD Kukar beberapa kali memberikan masukan terhadapnya. "Makanya sekarang kami sedang mengebut alat kelengkapan dewan," ujar Didik. Tak menutup kemungkinan, lanjut legislator empat periode itu, DPRD akan membuat panitia khusus terkait pengisian jabatan wakil bupati. 

Sementara itu, ditemui di Pendopo Bupati Kukar pada Selasa, 24 September 2019 Edi mengatakan, dirinya sedang memilah calon yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan nanti. "Saya biarkan berproses dulu," terangnya. Saat ini, kata Edi, pihaknya sedang melakukan komunikasi berbagai pihak. Menurut dia, perlu ada penyaringan calon-calon yang digadang-gadang akan menjabat wakil bupati.

"Yang jelas, saya enggak bakal diam untuk posisi wakil ini," tegasnya. Disimggung soal nama-nama kandidat wakil bupati, Edi belum ingin membeber nama. "Tunggu saja waktunya," pungkasnya. (*)