kaltimkece.id Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara pada 2023 telah disahkan. Jumat malam, 28 Oktober 2022, dalam sebuah rapat paripurna ke-12 di Sekretariat DPRD Kukar, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menetapkan APBD Kukar 2023 sebesar Rp 7,2 triliun. Penetapan tersebut ditandai dengan pengetokan palu sidang oleh Abdul Rasid.
Rapat paripurna tersebut dihadiri sejumlah pejabat DPRD dan Pemkab Kukar. Selain Abdul Rasid, ada juga Wakil Ketua I, Alif Turiadi; Wakil Ketua II, Didik Agung Eko Wahono; hingga Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
Kepada kaltimkece.id seusai rapat paripurna, Abdul Rasid mengatakan, pengesahan APBD 2023 ini terbilang cepat. Atas terlaksananya pengesahan tersebut secara lancar, ia mengucapkan syukur. “Mengapa pengesahan ini harus cepat dilaksanakan? Karena harapan kami, pada awal tahun, kegiatan OPD sudah bisa berjalan sehingga pada akhir tahun serapan kegiatan APBD bisa maksimal,” ucap Rasid.
Ia menyampaikan, dalam pengesahan APBD 2023, banyak masukkan dari anggota DPRD Kukar. Salah satunya, anggaran Rp 7,2 triliun itu dianjurkan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, infrastruktur publik, dan kesejahteraan warga Kukar. Yang pasti, kata Rasid, uang APBD Kukar digunakan untuk membiayai pembangunan Pasar Tangga Arung dan rumah sakit di Kecamatan Muara Badak. Kedua pembangunan itu dinilai penting dan prioritas karena berkaitan dengan ekonomi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Wabup Rendi Solihin mengatakan, Kukar menjadi daerah pertama di Kaltim yang mengesahkan APBD 2023. Ia menyebut, besaran APBD Kukar naik cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi dari perubahan Peraturan Presiden dari nomor 104 menjadi 198. Peraturan tersebut mengatur soal dana bagi hasil untuk daerah.
“Tapi, bisa dipastikan, itu tidak keluar dari mandatory spending yang sudah kami siapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Wabup Rendi. Ia pun memastikan APBD Kukar 2023 digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kukar. Termasuk mewujudkan masukan DPRD Kukar yang menginginkan pembangunan merata.
“APBD kita naik, otomatis, porsi untuk pendidikan dan belanja infrastruktur disesuaikan,” pungkasnya. (*)