Pariwara Kutai Timur

Infrastruktur Kebutuhan Rakyat Jadi Prioritas

person access_time 9 months ago remove_red_eyeDikunjungi 355 Kali
Infrastruktur Kebutuhan Rakyat Jadi Prioritas

Foto: Alvian (Humas Pemkab Kutim)

Ditulis Oleh: PARIWARA
21 Februari 2019

kaltimkece.id Bupati Kutai Timur Ismunandar membuka Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2019 di Kecamatan Sandaran, Senin, 18 Februari 2019.

“Saya mengajak kepala OPD, agar aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh kepada OPD masing-masing. Sesuai program OPD yang bersangkutan. Kita ingin masyarakat desa lebih diprioritaskan dalam membangun desa,” kata Ismunandar.

Ia meminta perusahaan menggenjot dana CSR bersinergi dengan program infrastruktur Pemkab. Sehingga pembangunan infrastruktur seperti bantuan perbaikan jalan tetap searah.

“Pemkab sudah berusaha memprioritaskan peningkatan pengerjaan jalan tembusan dari Desa Tanjung Manis menuju Tanjung Mangkalihat, tahun ini segera dikerjakan,” terangnya.

Selain itu aliran listrik PLN juga harus masuk ke desa-desa. Ismu pun meminta Kepala Bappeda Edward Azran untuk mencatat mana saja alokasi PLN yang tidak dapat anggaran, agar segera dimasukkan dalam rencana usulan prioritas.

“Ini dalam upaya mempercepat pengadaan listrik di masyarakat. Jadi kita programkan bagaimana semua kecamatan menikmati listrik, bukan mesin diesel. Namun harus dikelola dengan baik melalui PLN sampai kedesa-desa,” tegasnya.

Untuk air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) juga tengah dikebut. Semua bisa mengaliri ke rumah-rumah warga. Ditargetkan secepatnya Sandaran menikmati air bersih. Pamsimas merupakan urusan wajib pemerintah, baik Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, cakupan program ini segera direalisasikan ke penduduk. Khususnya pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu 100 persen.

“Ini menjadi harapan guna mempertajam kembali program infrastruktur dasar yaitu air bersih. Untuk itu desa-desa lainnya yang belum mengikuti program, bisa segera mengusulkan kepada pihak pengelola Pamsimas," pinta Ismu.

Selanjutnya Ismu juga memperhatikan Sandaran yang masih menjadi kawasan blank spot. Pasalnya hingga kini belum tersentuh akses jaringan telekomunikasi internet. Berkaitan hal itu, ia memerinkahkan Kadiskominfo untuk menindaklanjuti. Sebelumnya di Busang juga mengalami nasib yang sama. Tahun ini, kata Ismu, Pemkab akan memprioritaskan sambungan internet agar bisa masuk ke Sandaran.

Terakhir, peningkatan status desa menjadi skala prioritas. Sebelumnya laporan dari Camat Sandararan Tahir Pekang bahwa ada dua desa yang masih menjadi desa miskin. Yaitu Desa Marukangan dan Desa Tadohan. Bupati berjanji kedepan dua desa ini akan digenjot menjadi desa berkembang.

“Karena tahun ini perdesa dianggarkan Rp 1 Miliar dalam usulan prioritas rencana pembangunan desa membangun. Untuk diketahui anggaran ini diluar dana yang sudah ada sekarang, seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga program dan usulan desa yang belum terakomodir bisa diprogramkan lewat dana Rp 1 Miliar tersebut,” tutup Ismu.

Fokus dan Tuntas

Sementara, Kepala Bappeda Edward Azran meminta seluruh kades agar mengusulkan program skala prioritas yang bertanggungjawab dalam sistem administrasi.

“Artinya harus sungguh-sungguh dalam mengusulkan suatu rencana skala prioritas pembangunan. Sebab harus ada dokumen tertulis mana yang dianulir mana yang diteruskan. Hati hati harus dipajami, ini jadi perhatian. Jangan bapak-bapak buat sendiri harus melalui koordinasi kebersamaan. Jika ada pemeriksaan kita bisa kena,” tegasnya.

Edward menambahkan, ditahun ketiga kepemimpinan duet Ismu-KB untuk pengerjaan di Tahun 2020, program Gerbang Desa Madu, melalui Desa Membangun harus fokus dan tuntas.

“Kita harus konsisten dalam program ini. Kita bicara hari ini untuk 2020. Untuk berkelanjutan harus diteruskan, jangan ada pengerjaan stagnan (terhenti). Per desa dalam poin-poin skala prioritas ini segera kami verifikasi oleh Bappeda dan tim pembangunan Setkab Kutim,” tutupnya.

38 Usulan Program Sangatta Utara

Selain di Sandaran, Musrenbang di Sangatta Utara melahirkan 38 usulan prioritas yang disampaikan senilai Rp 32,596 miliar. Desa Sangatta Utara mengusulkan 7 kegiatan senilai Rp 3 miliar, Kelurahan Teluk Lingga 9 kegiatan senilai Rp.1,720 miliar, Singa Gembara, 17 kegiatan senilai 5,776 miliar dan Desa Swarga Bara Rp 22,1 miliar untuk 5 kegiatan. Usulan banyak didominasi pada bidang infrastruktur meliputi pembangunan drainase dan semenisasi.

Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah membuka kegiatan ini didampingi Camat Sangatta Selatan M Basuni. Dihadiri beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sangatta Utara.

Irawansyah menjelaskan bahwa Pemkab Kutim kini sudah memiliki sistem informasi dan manajemen perencanaan yang disusun oleh Bappeda bekerjasama dengan BPKP. Hal ini dilakukan guna menghindari tumpang tindih program di setiap OPD, usulan kecamatan maupun melalui anggaran terarah.

“Sebagai sinkronikasi program yang berasal dari OPD, kecamatan maupun anggaran terarah, Pemkab Kutim sudah memiliki sistem informasi manajemen perencanaan yang berlaku untuk penyusunan program di tahun 2020. Dengan sistem ini tidak ada lagi progam yang ‘ujuk-ujuk’ atau tiba-tiba muncul dalam program,” sebutnya.

Irawansyah menambahkan prioritas pembangunan di Kutim harus bersinergi dengan program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu). Melalui Desa Membangun serta harus fokus dan tuntas.

“Ini adalah tahun ke 3 pelaksanakan Gerbang Desa Madu yang tetap berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar masyarakat. Seperti air bersih dan listrik. Untuk wilayah kota Sangatta 85 persen telah terpenuhi, naik dari 60 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan kebutuhan listrik secara keseluruhan (Kutim) naik dari 30 persen menjadi 60 persen. Kemudian penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan. Jadi setiap usulan desa harus bersinergi dengan program kabupaten,” tegas Irawansyah.

Dalam Musrenbangcam tersebut juga digelar dialog dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi dan kendala usulan program tahun sebelumnya yang ditanggapi langsung oleh OPD terkait. (pariwara/hms13/hms4).

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar