kaltimkece.id Demi realisasi program Gerakan Desa Mandiri dan Terpadu atau Gerbang Desa Madu. Berdasarkan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat, Bupati Kutim Ismunandar akhirnya merotasi ratusan jabatan struktural lingkup Pemkab.
Setelah sekian lama tidak terjadi mutasi pejabat esselon II, III dan VI, akhirnya pada Rabu 13 Februari 2019 pagi tadi, Ismunandar melantik sekaligus mengambil sumpah atau janji 244 pejabat Pemkab Kutim. Formasi jabatan yang menghiasi pelantikan antara lain pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional pengawas pendidikan.
Rotasi yang dilakukan Bupati pun tak tanggung-tanggung. Dijajaran esselon II beberapa nama berubah posisi. Seperti Ketua Bappeda yang sebelumnya diduduki Sumarjana, diganti Edward Azran yang sebelumnya Kadisperindag. Sumarjana masih di esselon II dengan jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Total pejabat esselon II B ada tujuh orang. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat yang kosong kini diisi Suko Buono. Suko sebelumnya menjabat Inspektur Wilayah Kabupaten. Kadispora Syahrir beranjak menjadi Staf Ahli Bupati Bagian Bidang Politik, Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
Kominfo Persandian dan Statistik juga resmi mendapat Kadis definitive yakni Suprihanto. Mengisi jabatan yang sempat kosong pasca pesiunnya Erlyan Noor. Supriahanto sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yusuf Samuel dari Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mendapat promosi ketempat baru sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Sementara itu, Rizali Hadi tak lagi mengurusi masalah kebakaran karena ditugaskan sebagai Kadis Pariwisata.
Dijajaran pejabat esselon III a tak kalah menarik. Sejumlah nama bertukar posisi untuk memacu akselerasi. Khusus di “Gedung Putih” Sekretariat Kabupaten, ada Paulina menjabat Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Mahriadi sebagai Kepala Bagian Administrasi Penatausahaan dan Keuangan, Joko Suripto menjabat Kepala Bagian Pemerintahan. Total ada 26 pejabat esselon III a yang dilantik. Esselon III b sebanyal 56 orang, IV a sebanyak 135, VI b sebanyak 18 orang dan Jabatan Fungsional ada 2 orang. Nama-nama baru yang mendapat promosi juga ada.
Selanjutnya diranah formasi tingkat pimpinan kecamatan, ada empat camat baru menghiasi daftar pelantikan. Yakni Camat Kecamatan Kaliorang Simon Salombe, Camat Karangan Madnuh, Camat Muara Ancalong Sabran dan Camat Muara Bengkal Aziz Mujais. Sehingga total ada sebanyak 244 pejabat structural dilantik dihari yang sama.
Gebrakan Bappeda Baru
Edward Azran baru saja mengisi posisi baru sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ia menegaskan akan langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Hal pertama yang menjadi misinya adalah melihat keseimbangan budget anggaran. Mengapa? Sebab, menurutnya jika anggaran tak seimbang, biasanya menimbulkan efek yang kurang baik di dalam pertumbuhan wilayah sektoral dan dibawahnya.
“Untuk itu kita harus konsisten, jadi pengerahan budget anggaran harus disesuaikan dengan pola perimbangan dan sektoral yang perlu kita kejar,” terang Edward.
Selanjutnya hal kedua dituturkan Edward yaitu membuat jadwal terpadu yang seimbang untuk beban masa lalu. Harus segera terselesaikan, karena terkait dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu menjadi perhatian serius agar kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati serta Seskab dapat mematangkan persoalan hutang piutang. Guna tercapai keseimbangan anggaran. Kemudian prioritas-prioritas tinggi dikembalikan kepada jalur yang benar.
“Memang banyak kepentingan politik, namun kepentingan prioritas maupun kepentingan strategi itu yang banyak perlu dijaga. Terutama penggunaan dana yang tersedia, sudah dihitung sedemikian rupa. Katakan sekian triliun itu jangan ambisius menetapkannya, imbasnya
menimbulkan celah anggaran yang tidak terbiayai,” sebut mantan Asisten Administrasi Seskab Kutim tersebut.
Untuk itu perlu menghitung mana skala prioritas yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Keseimbangan disini dimaksudkan bukan seimbang dalam arti balance, tetapi kalau dulu sudah ada prioritas ya akan diteruskan oleh Bappeda atau bahkan lebih bagus ditingkatkan. Begitu pula jika ada strategi besar dalam siasat utama, maka akan dijalankan.
“Jadi begitu caranya, untuk itu jangan berhenti karena hasilnya bisa stagnan. (Memang) Memulainya agak berat, ibarat mendorong mobil yang berat jatuh dikubangan lumpur maka perlu power untuk membangkitkan. Begitulah gambaran pembangunan itu,” tegasnya.
Dia menyebut momentum saat ini harus dipertahankan. Apa yang sudah dikerjakan oleh bupati sudah bagus, tinggal bagaimana mendukung dengan menyeimbangkan sumber daya kekuatan bersama. Tak boleh sektor tertentu menjadi kuat, tetapi sektor lain lemah. Prioritas utama pembangunan adalah infrastruktur wilayah, persoalan kesehatan dan pendidikan dan infrastruktur jembatan, jalan, listrik serta air bersih. Selanjutnya mencapai pembangunan keseimbangan antar kawasan yaitu pantai dengan hulu.
“13 provinsi di Indonesia saja masih kalah luas dengan luas wilayah Kutim dari 34 provinsi yang ada. Bappeda akan fokus tentang luasan wilayah dan jumlah kependudukannya, yakni sekitar 450 ribu warga Kutim. Ini perlu dijaga betul agar mereka (merasakan) ada pemerataan. Kalau pertumbuhan sudah dicapai tinggal pemerataan. Pemerataan salah satunya mempersiapkan infrastruktur,” jelasnya.
Jadi tidak dipindahkan seperti dari orang ke orang, tetapi ada yang memobilisasi. Sehingga mulai produksi, konsumsi, distribusi diseimbangkan. Memang dia mengakui agak berat dalam implementasi, namun itulah yang menjadi tantangan Bappeda agar bekerja lebih baik. Momentum ini, sambungya menjadi lebih baik, sebab masih ada waktu 2,5 tahun lagi untuk mencapai visi dan misi program yang sudah ditetapkan oleh RPJMD pemerintahan.
Edward yang menganakan kacamatan juga memaparkan bahawa untuk pergeseran angggaran, jika hanya bertahan dengan pola yang ada maka akan terpuruk lagi. Solusinya harus hijrah, misalnya program terarah DPRD Kutim harus dibahas melalui Musrenbang.
“Jangan dibawa hanya kunjungan lapangan saja harus dipadukan. Karena khawatir apa yang direncanakan kunjungan lapangan tidak sebanding dengan strategi di musrenbang,” jelasnya.
Dengan penjelasan lain, jika tidak bisa dalam budget kabupaten dialihkan ke provinsi, kalau tidak ada juga dilarikan ke pusat. Strategi itulah yang harus dikejar bersama. Bappeda tentunya tak bisa melupakan rentetan pengajuan program anggaran yang terdokumentasi sepihak ditengah jalan. Sebab budget anggaran akarnya dari musrenbang. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional,” ujarnya.
Disinggung target Pemkab Kutim 2021 seluruh kecamatan sudah dialiri listrik dan air, Edward menegaskan, saat ini sudah terpenuhi. Bahkan angkanya mencapai 30 persen, berarti masih ada 60 persen.
“Jika kita fokus dan tuntas, asal dengan catatan bahwa tidak ada gangguan alokasi anggaran itu, saya lihat 6 atau 7 kecamatan sudah tidak ada masalah. Sisanya sekitar 12 kecamatan yang perlu ada pembenahan secepatnya oleh Bappeda,” tutupnya. (pariwara/hms15/hms13)