kaltimkece.id Rancangan APBD Perubahan Kutai Timur disepakati sebesar Rp 4,04 triliun. Persetujuan disahkan dalam rapat paripurna ke-30 Pemerintah kabupaten bersama DPRD Kutim, Senin, 1 Oktober 2018. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Mahyunadi. Dihadiri Bupati Ismunandar, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, pimpinan DPRD, dan 29 anggota DPRD Kutim.

Sebelum pengesahan, semua fraksi menyampaikan pendapat akhir. Seluruh fraksi menyetujui RAPBD Perubahan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Namun, terdapat beberapa catatan dari fraksi yaitu memprioritaskan pembayaran dan meningkatkan gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Dewan meminta besaran gaji setara upah minimum kabupaten atau UMK. 

Catatan yang lain adalah meningkatkan alokasi dana desa dan menyelesaikan utang pihak ketiga agar kredibilitas pemerintah meningkat. Selanjutnya, pengalokasian dana operasional ke beberapa operasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dengan pelayanan publik. Sejumlah fraksi mengingatkan pemerintah menggunakan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas, menentukan skala prioritas dan peruntukan, sesuai peraturan perundang-undangan. 

RAPBD Perubahan Kutim 2018 menjadi APBD Perubahan tertuang dalam Nota Persetujuan Bersama antara Bupati dengan DPRD Kutim. Nota persetujuan itu bernomor 170/33/MoU/HK/X/2018 dan 170/202/913/DWN/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018. Isinya tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4,04 triliun.

Dibanding APBD murni Rp 2,8 triliun, RAPBD Perubahan Kutim 2018 meningkat. Demikian pula ketika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016, APBD Kutim sebesar Rp 3,1 triliun dan pada 2017 Rp 2,9 triliun. (*)

Editor: Muhammad Yamin