Pariwara Kutai Timur

Tak Ada Rasionalisasi TK2D di Kutai Timur

person access_time 10 months ago remove_red_eyeDikunjungi 324 Kali
Tak Ada Rasionalisasi TK2D di Kutai Timur

Foto: Vian (Humas Pemkab Kutim)

Bupati Ismunadar memastikan tidak ada rasionalisasi bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah atau TK2D di Kutai Timur

Ditulis Oleh: PARIWARA
09 November 2018

kaltimkece.id Bupati Kutai Timur Ismunandar menegaskan tidak ada rasionalisasi bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah atau TK2D di Kutai Timur, saat hearing dengan Keroan Kerukunan TK2D dan honorer zona tiga Kutai Timur, di ruang  kerja Bupati, Rabu, 7 November 2018. 

“Tidak perlu resah dengan informasi yang menyebutkan akan adanya rasionalisasi, teruslah bekerja dengan baik dan disiplin,” kata Ismu, sapaan akrab bupati.

Bupati juga mengingatkan TK2D agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu benar, apalagi dari sumber yang tidak jelas. Ia juga mengimbau forum TK2D untuk bertemu langsung dengannya jika ada hal yang ingin disampaikan. Supaya persoalan dapat diselesaikan bersama.

“Selalu ada ruang dan kesempatan yang diberikan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi, silakan mari sama-sama diskusi mencari solusi,” ujar Ismu.

Selain rasionalisasi, Keroan Kerukunan TK2D dan honorer zona tiga Kutim juga meminta penjelasan bupati tentang kenaikan gaji dan status honorer dinas pendidikan dan kesehatan yang belum menjadi TK2D.

Ismu lalu menjelaskan bahwa gaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemkab Kutim, kata Ismu, sangat menginginkan kenaikan gaji TK2D. Namun, kondisi keuangan diakui belum memadai. 

“Tolong bersabar, jika kondisi keuangan kita sudah baik tentu pemerintah juga tidak akan melupakan peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk TK2D dan honorer,” kata Ismu.

Sementara terkait dengan belum terangkatnya tenaga honorer dinas pendidikan dan kesehatan, Bupati Ismunandar menyarankan kepada UPT Pendidikan dan dinas terkait segera menginventarisasi dan validasi data honorer. Kemudian, menyampaikan berkasnya kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). 

“Jangan sampai ada lagi yang tertinggal, segera lengkapi berkasnya yang masih kurang,” ujar Ismu. (pariwara/hms4)

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar