kaltimkece.id Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa tersenyum lebih lebar. Sebabnya, kucuran APBN tahun 2023 di wilayah Kaltim mencapai Rp 62 triliun. Suntikan anggaran yang diklaim mencatat sejarah baru itu diyakini membuat APBD di 10 kabupaten dan kota termasuk Pemprov Kaltim melesat. Pelayanan publik dan pembangunan diharap makin meningkat.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim, Isran Noor ketika menghadiri penyerahan Piagam serta Plakat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023. Dokumen itu diserahkan langsung Gubernur Kaltim, Isran Noor dalam sebuah acara di Ballroom Hotel Mercure, Samarinda, Jumat, 2 Desember 2022.

Dalam sambutannya, Gubernur Isran merincikan apa saja APBN sebesar Rp 62,7 triliun yang akan beredar di Kaltim. Terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 sebesar Rp 30,20 triliun dan alokasi TKDD ke seluruh pemerintah daerah di Kaltim sebesar Rp 32,59 triliun.

Untuk TKDD, pembagiannya ke Provinsi sebesar Rp 6,56 triliun, Kabupaten Berau sebesar Rp2,77 triliun, Kutai Kartanegara sebesar Rp5,91 triliun, Kutai Barat sebesar Rp2,68 triliun, Kutai Timur Rp 4,66 triliun, Paser Rp 2,25 triliun, Penajam Paser Utara (PPU) Rp1,36 triliun, Mahakam Ulu Rp1,50 triliun, Kota Balikpapan Rp1,59 triliun, Bontang Rp1,37 triliun dan Samarinda Rp1,87 triliun.

Isran semakin gembira karena belanja kementerian/lembaga di Kaltim yang biasanya hanya berkisar Rp 8 triliunan di tahun sebelumnya, meningkat 75,8 persen – Rp 22,9 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 30,2 triliun. Transfer inilah yang Isran catat sebagai sejarah baru suntikan belanja kementerian/lembaga terbesar dalam sejarah Kaltim.

“Peningkatan belanja kementerian/lembaga di Kaltim ini dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara,” terang Gubernur Isran.

Untuk itu, orang nomor satu di Bumi Etam ini meminta dana transfer ke daerah itu diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik. Juga termasuk meningkatkan sinergi arah fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dan daerah dalam mendukung kinerja daerah.

“Serta mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memajukan perekonomian daerah,” pesan pria yang sempat menjabat Bupati Kutai Timur ini.

Dalam penyerahan, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso, bersyukur atas kabar gembira ini.

“Kita bersyukur DIPA untuk Kabupaten Mahulu tahun ini mengalami peningkatan di angka Rp 1,5 Triliun. Ini jumlah yang cukup signifikan,” terang Teguh – begitu ia karib disapa usai mengikuti acara.

Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, Teguh berharap besaran dana transfer ini dimanfaatkan untuk berbenah diri menyiapkan infrastruktur dan pelayanan publik. Termasuk penurunan stunting dan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Kita juga berharap moga - moga dengan peningkatan ini memacu Kabupaten Mahulu untuk terus melakukan pembangunan, terutama pembangunan- pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan juga peningkatan pemulihan ekonomi akibat Covid 19,” tutur Teguh. (*)