kaltimkece.id Rp 1,5 triliun menjadi besaran dana yang teralokasi dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tahun depan. Kebijakan Tahun Anggaran (TA) 2020 pun memiliki nilai strategis. Terutama untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang 2/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahulu, hak dasar masyarakat dimaksud antara lain mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Juga hak hidup sejahtera dan hak memeroleh kebutuhan dasar lain.

Disebutkan Wakil Bupati Mahulu Juan Jenau, untuk mengakomodasi kebijakan pembangunan pada TA 2020, telah dialokasikan anggaran lebih Rp 1,5 triliun. Meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 20 miliar, juga dana perimbangan sekitar Rp 1,2 miliar. Sedangkan pendapatan daerah yang sah lainnya mencapai Rp 210 miliar.

“Untuk belanja daerah, belanja tidak langsung Rp 497 miliar, belanja langsung Rp 1,077 triliun. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 59 miliar,” terang Juan Jenau dalam Rapat Paripurna ke-9, Masa Sidang III Tahun 2019.

Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, oleh masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda, Senin, 11 November 2019.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Mahulu yang diwakili Djaang sebagai sekretaris fraksi, percaya dan optimistis Pemkab Mahulu telah memiliki strategi tepat dalam kebijakan APBD TA 2020. “Sehingga pencapaian kinerja pemerintah pada TA 2020, lebih meningkat lagi dan tetap berpedoman prinsip penyusunan APBD yang sesuai aturan berlaku,” katanya.

Ia berpesan kepada seluruh kepala OPD dan SKPD di lingkungan Pemkab Mahulu untuk memerhatikan dan menindaklanjuti saran-saran maupun masukan masing-masing fraksi di DPRD Mahulu. “Sebagai dasar kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Mahulu ke depan,” harapnya. (*)

Editor: Bobby Lolowang