kaltimkece.id Simda Pendapatan diluncurkan Pemkab Muhulu. Dijalankan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mahulu. Program ini adalah hasil kerja sama dengan BPKP Provinsi Kaltim. Bertujuan menguatkan data base wajib pajak melalui platform aplikasi.

Pengembangan aplikasi tersebut digulirkan sebaga sarana optimalisasi pajak dan restribusi daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih akurat.

Adapun peluncurannya dengan penekanan layar sentuh laptop untuk memulai Aplikasi Simda Pendapatan. Dilakukan Asisten Bidang Admistrasi Umum (Asisten III) Sekkab Mahulu, Yohanes Lilik Peng, mewakili Bupati Mahalu Bonifasius Belawan Geh. Turut hadir Kepala Bapenda Mahulu, Paulus Liah, dalam seremoni tersebut.

Adapun BPKP Perwakilan Kaltim diwakili Kabag Tata Usaha Subroto. Acara dilangsungkan di Ruang Kota Bangun, Hotel Selyca Mulia, Samarinda, pada Selasa, 26 November 2019.

 “Aplikasi Simda Pendapatan, lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan pajak dan restribusi daerah,” kata Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Yohanes..

 Simda Pendapatan diharap mendorong manajemen keuangan daerah untuk lebih baik. Terutama dalam proses pendataan. Juga penetapan dan penatausahaan. Sehingga dapat terintegrasi dengan baik.

“Khususnya bagi para wajib pajak. Untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya 

membayar pajak daerah,” harap Bupati.

Pada akhir sambutan, Bupati mengapresiasi setinggi-tingginya peluncuran Simda Pendapatan di Pemkab Mahulu.

“Saya merasa sangat bangga melihat komitmen kita untuk terus maju dalam pembangunan daerah,

dibuktikan dengan berbagai upaya yang kita lakukan untuk terus mempermudah pelayanan publik di 

Kabupaten Mahulu,” tandas Bupati.

Kepala BPKP Perwakilan Kaltim, Adil Hamonangan Pangihutan yang diwakili Subroto, mengharapkan terwujudnya good governance lewat aplikasi tersebut. Sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang dibangun dapat menyediakan data dan informasi untuk dimanfaatkan mengukur kecepatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga kecepatan pengelolaan pendapatan daerah.

 “Maka penerapan aplikasi Simda Pendapatan dapat dioptimalkan. Terutama dalam pengelolaan pajak daerah,” tutur Subroto.

 Pada kesempatan sama, Kepala Bapenda Paulus Liah, mengatakan bahwa  pengembangan aplikasi tersebut menjadi sarana optimalisasi pajak dan restribusi daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan pengelolaan pendapatan dan piutang.

“Untuk dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang diandalkan,” kata Kepala Bapenda

Hadir dalam kegiatan tersebut kepala OPD di lingkungan Pemkab Mahulu. Di antaranya Kepala PUPR, Kepala DPMPK, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (*)

Editor: Bobby Lolowang