kaltimkece.id Rasa sesak langsung terasa ketika memasuki ruangan berkelir putih berukuran sekitar 16 meter persegi milik bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu. Di belakang dan depan deretan 10 meja kayu, 12 orang terlihat sibuk memeriksa berkas di dalam map maupun menyunting bahan berita di komputer.

Tumpukan berkas terlihat menggunung di berbagai sudut ruangan. Jarak antar meja yang hanya selebar pria dewasa itu dimanfaatkan sebagai tempat duduk sementara bagi tamu maupun staf. Ketika pegawai lain ingin berpindah atau mengantar dokumen, si tamu harus buru-buru melipat kursi lipat dengan busa nan tipis tersebut.

Luar ruangan yang masih satu atap dengan kantor Bupati Mahakam Ulu tersebut juga tak kalah sesaknya. Puluhan kendaraan bermotor milik pegawai dan pengguna bilik ATM terparkir di sisi kanan dan kanan jalan. Beberapa kali petugas Satpol PP harus membantu menata kendaraan agar jalan semen berbatu itu bisa dilalui mobil dinas bupati.

Kantor tempat orang nomor satu di Pemkab Mahakam Ulu bekerja tersebut memang kurang representatif. Terutama dibanding kantor bupati lain di Kaltim. Bangunan tempat bupati dan stafnya berkantor dahulu merupakan Kantor Camat Long Bagun.

Begitu pula organisasi perangkat daerah lain. Hampir seluruhnya tidak memiliki kantor permanen. Terpaksa menyewa rumah warga dengan berbagai renovasi agar pelayanan berjalan. Dengan segala keterbatasan tersebut, tak heran untuk sekadar menggelar rapat saja, bupati dan pimpinan lintas instansi harus ‘meminjam’ ruang rapat Bappelitbangda Mahulu sebagai alternatif utama.

Suasana kerja serba terbatas juga disaksikan langsung oleh Sekretaris Kabupaten Stephanus Madang dan Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun. Kondisi serupa mereka saksikan ketika menggelar inspeksi mendadak hari pertama kerja pasca libur lebaran sekira Senin, 17 Mei 2021 lalu. Sepanjang perjalanan mereka menarik nafas dan mengelus dada. 

“Banyak kantor tidak layak. Pegawai di kantor berdesak-desakan. Ada kantor yang atapnya jebol,” tutur Stepahanus Madang kepada kaltimkece.id pekan lalu saat menceritakan kembali pengalamannya memantau kondisi kantor OPD kala itu. 

Dalam kondisi keuangan yang serba terbatas, Pemkab Mahulu harus putar otak mencari cara mendanai pembangunan kantor pelayanan publik yang cukup representatif. Singkat cerita, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh didampingi Stephanus Madang berinisiatif mengetuk pintu Gubernur Kaltim, Isran Noor. 

Di ruang kerja gubernur, bupati menyampaikan detail kondisi kantor dan pelayanan publik di kabupaten termuda di Kaltim yang akan berusia delapan tahun ini. Salah satu kendalanya, keterbatasan APBD yang hanya sekitar Rp 1 triliunan. “Saat ini beliau (gubernur) geleng-geleng kepala. Sampai wayah (saat) ini belum ada kantor lah,” ucap Madang menirukan ucapan gubernur ketika menanggapi keluhan di Mahulu. 

“Baik Pak Bupati. Bisa dipertimbangkan. Kita sudah catat semua. Insyaallah kita akan bantu lewat bantuan keuangan di anggaran tahun 2022. Rp 30 miliar, masih belum Rp100 miliar,” ujar Gubernur Isran dengan nada santai menyampaikan komitmennya. 

Usulan Perencanaan Kantor

Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang berharap besar komitmen itu bisa terwujud di tahun 2022. Pria yang juga mengepalai Bappelitbangda Mahulu ini memperkirakan jika komitmen kucuran itu bisa terwujud, cukup membangun belasan hingga 20an kantor semi permanen yang sesuai dengan standar bangunan yang disesuaikan. Lengkap dengan sarana dan prasarana penunjang salah satunya jalan. 

“Kita prioritaskan dulu 12 kantor OPD yang memberikan pelayanan publik seperti urusan perizinan, Bappenda dan lain sebagainya,” ujar Madang. 

Sesuai dengan konsep semi permanen, Madang memperkirakan bangunan OPD yang nantinya dibangun akan menggunakan material yang sesuai standar namun ekonomis. Sempat muncul ide membangun dinding kantor dengan bahan spandek atau kayu ulin. Setiap bangunan nantinya direncanakan berukuran 20x40 meter. Meski demikian, Madang menegaskan, hal itu masih sebatas ide. Menunggu perencanaan resmi. 

Mengacu desain besar tata kota Mahulu di masa depan, kantor semi permanen OPD itu akan dibangun di kawasan Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang. Letaknya akan berdekatan dan mengelilingi kantor Bupati, Bappelitbangda dan DPRD Mahulu yang kini masih dibangun. Lokasi itu dinilai tepat, karena status lahannya sudah clean and clear. 

“Pelayanan harus lebih baik lagi. Kalau bisa, koordinasi jadi lebih bagus. Karena semakin dekat,” tutup Madang. (*)