kaltimkece.id Kabag Ekonomi Setkab Mahulu, Indira Reisia Angun, mengatakan bahwa pengajuan usulan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM tahap 2 masih dibuka hingga 28 Juni 2021, mendatang. Pendaftaran bantuan pemerintah pusat tersebut dilakukan secara offline di Mahulu.

"Informasi pendaftarannya dibuka sejak 20 Mei kemarin," sebut Angun kepada kaltimkece.id, Kamis, 27 Mei 2021. Ia menegaskan, bagi pelaku usaha yang telah mendaftar bantuan tahun sebelumnya dapat mendaftarkan kembali tahun 2021. Keputusan pencairan pun ditentukan pemerintah pusat.

Angun menjelaskan, besaran BPUM diterima pelaku usaha tahun ini sebesar Rp 1,2 juta. Terjadi pengurangan dibandingkan 2020. Tahun lalu, besaran bantuan sebesar Rp2,4 juta. Angun menjelaskan ketentuan tersebut ditetapkan pemerintah pusat.

Untuk mekanisme dan persyaratan pendaftaran BPUM tahun ini mengacu Permenkop Nomor 2 Tahun 2021. Adapun di antaranya yang dapat mendaftar ialah warga negara Indonesia memiliki kartu tanda penduduk (KTP), memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Selain itu bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD.

Selain itu, nomor kartu induk kependudukan (NIK) atau nomor KTP, nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha serta nomor telepon pun turut ditetapkan ketika mendaftarkan bantuan tersebut.

Angun mengatakan pendaftaran di Mahulu dilakukan secara offline. Ia menghimbau pelaku usaha yang hendak mendaftar dapat mengumpulkan berkas tersebut melalui kantor desa atau kampung. "Atau dapat mengunjungi secara langsung ke Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu," ringkasnya.

Tunggu Kepastian Bank Penyalur

Waktu pencairan bantuan BPUM tahun 2021 tahap satu dan dua di Mahulu belum dapat dipastikan. Hal tersebut menunggu hasil penetapan bank penyalur yang diusulkan Pemkab Mahulu. "Kita hanya mengirimkan usulan. Kepastiannya masih proses di kementerian, " sebutnya.

Dalam hal ini, pihaknya mengajukan BUMD Bankaltimtara sebagai penyalur bantuan.  Pertimbangan infrastruktur penunjang yang menjadikan Mahulu merekomendasikan bank tersebut.

Ia pun belum dapat memastikan kapan SK terkait bank penyalur tersebut ditentukan pemerintah pusat. Kementerian, kata dia, masih membahas dengan asosiasi bank pembangunan daerah terkait penyaluran BPUM melalui bank BUMD. "Informasi dari pusat, mungkin dalam waktu dekat sudah keluar SK-nya," tandasnya. (*)

Editor: Bobby Lolowang