kaltimkece.id Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, mengapresiasi pemerintah provinsi dan pusat yang mengakomodasi sejumlah prioritas pembangunan di Mahulu. Salah satu yang mendesak adalah penanganan jalan Trans Kalimantan penghubung Mahulu dan kabupaten dan provinsi lainnya. 

“Kalau kita lihat dari paparan Bappenas sudah diakomodasi melalui perencanaan pembangunan nasional ruas jalan batas Kubar, Long Bagun dan Long Pahangai,” beber Madang usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2024, bertempat di Pendopo Odah Etam. Senin 17 April 2023. 

Madang berharap sejumlah usulan program pembangunan seperti jalan maupun infrastruktur lainnya yang sudah Pemkab Mahulu masukkan melalui SIPD maupun SiTIA bisa direalisasikan 2024 mendatang. Terlebih, baru sudah keluar Instruksi Presiden terkait penanganan jalan dan jembatan melalui Kementerian PUPR. 

Musrenbang RKPD Pemprov Kaltim 2024 kali ini mengusung tema ” Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ” dihadiri dan dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor. 

Gubernur Kaltim, isran Noor, berpesan agar kegiatan menghasilkan rumusan sesuai tema yang telah disepakati. Yakni peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur wilayah. 

Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, menerangkan, kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Ia menjelaskan forum Musrenbang merupakan salah satu bagian penting siklus penyusunan dokumen Perencanaan tahunan. Hasil substansi kesepakatan dari musrenbang ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD yang akan di akomodasi dan internalisasi ke dalam dokumen rancangan akhir RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 sebelumnya nanti ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

“Dalam penyusunan RKPD yang dimaksud memperhatikan isu strategis permasalahan pembangunan serta tantangan yang dihadapi baik secara global, nasional maupun regional yang perlu diselesaikan daerah di tahun 2024. Hal ini sangat lah penting mengingat tahun 2024 merupakan tahun pertama dari periode RPD kaltim tahun 2024- 2026, sekaligus fondasi dalam upaya perwujudan Kaltim sebagai mitra Ibu Kota Nusantara,” imbuh Yusliando. 

Kegiatan ini di rangkai  dengan penyerahan piagam penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 dalam Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Kaltim kategori kabupaten/kota. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan Penyusunan RKPD  2024.(Pariwara ProkopimMahulu/tha/td)