kaltimkece.id Prevalensi kasus stunting di Kabupaten Mahulu berhasil turun dari angka 20 menjadi 14,8 persen. Meski demikian, butuh langkah menyeluruh mengatasi persoalan yang berbarengan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan di Mahulu yang mencapai 11,5 persen.

Wabup Mahulu, Yohanes Avun menguraikan, pengentasan stunting dan kemiskinan di Mahulu terkendala minimnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan fasilitas dasar lainnya.

“Untuk kendala penanganan stunting dan kemiskinan di Mahulu ini terletak di akses jalan, seperti dari kampung, kecamatan dan kabupaten akses jalannya masih banyak yang rusak dan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” terang Wabup Avun ketika mengikuti Roadshow Daring Bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari ruang kerjanya, Kamis 16 Maret 2023.

Roadshow yang di buka langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dihadiri dan diikuti oleh Wagub Kaltim H. Hadi Mulyadi, Bupati/Walikota se Kaltim.

Selain persoalan infrastruktur, masalah berikutnya sambung Wabup Abun berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas penduduk Mahulu yang berprofesi sebagai petani perlu sentuhan teknologi pengelolaan pertanian ke arah perkebunan sehingga menjadi agrobisnis. Langkah ini membutuhkan strategi khusus.

“Selain itu juga kita dukung dengan Alsintan dan juga meningkatkan peran penyuluh gizi pola hidup sehat bagi masyarakat untuk mengatasi stunting, dan juga perlunya SPAM air bersih di setiap kampung,” ungkap Wabup.

Agar program ini tepat sasaran, wabup juga meminta agar angka kemiskinan di Mahulu mencapai 11,5 persen menjadi perhatian. Ia menyarankan dibuat sensus ekonomi khusus atau pendapatan masyarakat yang riil menggantikan metode survei.

“Karena kalau kita melihat secara nyata masyarakat yang hanya bisa makan satu kali sehari tidak ada di Mahulu, oleh sebab itu data nya ini perlu kita perbaiki dan benar-benar kita survey,” terang wabup.

Menko PMK Muhadjir Effendy, mengatakan, tujuan pertemuan guna mengidentifikasi isu kendala dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Melihat gambaran kondisi tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting di Provinsi Kaltim secara umum Kaltim masih perlu bekerja lebih keras dan untuk bisa memenuhi target nasional,” kata Menko PMK.

Muhadjir menyarankan salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem dengan memaksimalkan pemanfaatan dana desa yang telah diberikan.

“Ada tiga prioritas dalam penggunaan dana desa yaitu ketahanan pangan, kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting, untuk itu dana desa harus dimanfaatkan secara maksimal bagi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltim,” tutupnya.(Prokopim/len/td)