kaltimkece.id Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun, menceritakan sedikit kunci mendasar keberhasilan Pemkab Mahulu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022. Pada Rabu, 10 Mei 2023 usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemkab Mahulu bersama lima kabupaten dan kota lain di Kaltim yang bertempat di Gedung BPK Kaltim, Samarinda. Kabupaten termuda di Kaltim ini berhasil meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali berturut-turut sejak 2019.

“Kuncinya adalah bekerja dengan baik dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Avun.

Pada tahap perencanaan dan pengelolaan, Pemkab Mahulu berupaya menyusun dan menyinkronkan program berbasis rencana kerja pemerintah nasional, provinsi, dan daerah. Program-program prioritas yang bersesuaian dengan visi misi kepala daerah itu dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Pemkab Mahulu.

Dalam menjalankan program tersebut, dilakukan pengawasan berjenjang dan reguler terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mahulu. Ini bertujuan agar perencanaan, pengelolaan, dan penyajian laporan keuangan tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di bawahnya, Pemkab Mahulu juga terus menindaklanjuti rencana aksi yang direkomendasikan oleh BPK. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andi Abeh, menyampaikan hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di 2022 selama 60 hari ke depan, termasuk mengatasi persoalan berulang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

“Hasil opini WTP ini bukanlah yang utama. Terpenting adalah perbaikan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” tutur Yohanes Andi Abeh.

Setelah ini, Pemkab Mahulu terus berupaya menyelesaikan sejumlah rekomendasi BPK atas LKPD 2022. Terutama menyelesaikan sejumlah persoalan agar tuntas dan tidak berulang di tahun mendatang.

Salah satu yang menjadi fokus BPKAD Mahulu adalah perbaikan pencatatan dan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah yang belum dilengkapi dengan bukti atau sertifikat kepemilikan, terutama aset tanah.

“Sudah diperbaiki dengan jurnal koleksi atas temuan. Tinggal melengkapi kelengkapan administrasi,” urai Yohanes Andi Abeh.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Agus Priyono, menyampaikan dari pemeriksaan LKPD 2022 kepada enam kabupaten dan kota yang hadir hari itu, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan. Meski demikian, terang Agus, permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

Untuk itu, Agus merekomendasikan pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi serta rencana aksi penyelesaian masalah 60 hari setelah penyerahan LHP ini. Sebab, laporan ini berguna sebagai pedoman perbaikan penyusunan APBD 2024.

“Mudah-mudahan, LHP yang diterima menjadi bahan masukan untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masing-masing pemerintah daerah,” jelas Agus.(adv/prokopimmahulu)