Pariwara Mahakam Ulu

Langkah Terbaru Percepatan Penyediaan Air Bersih Mahulu

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 242 Kali
Langkah Terbaru Percepatan Penyediaan Air Bersih Mahulu

Rabu, 10 Agustus 2022 Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Sekretaris Daerah Stephanus Madang bertemu langsung dengan Kepala Kantor Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah (BPW) Kaltim di Kota Samarinda Rozali Indra Saputra. FOTO PROKOPIM MAHULU

Infrastruktur, pengelola dan dukungan berbagai pihak adalah kunci percepatan layanan air bersih.

Ditulis Oleh: PARIWARA
Minggu, 14 Agustus 2022

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berupaya membangun infrastruktur pengadaan air bersih. Upaya ini pararel dengan pembentukan kelembagaan pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu tidak mudah di tengah keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sulitnya kondisi geografis. Butuh dukungan banyak pihak agar masyarakat di kabupaten paling bungsu di Kaltim ini segera menikmati layanan air bersih.

Rabu, 10 Agustus 2022 Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Sekretaris Daerah Stephanus Madang bertandang langsung ke Kantor Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah (BPW) Kaltim di Kota Samarinda. Rombongan diterima langsung Kepala Balai PPW Kaltim Rozali Indra Saputra.

Bupati membuka diskusi dari presentasi kondisi umum infrastruktur air bersih di Mahulu. Penjelasan dilengkapi dengan langkah-langkah yang sudah diambil pemkab selama ini. Bupati menyampaikan infrastruktur dasar termasuk penyediaan air bersih di kabupaten yang baru berusia 8 tahun ini jauh tertinggal di banding kabupaten dan kota lain di Kaltim yang sudah mapan.

“Karena sudah 8 tahun Kabupaten Mahulu belum memiliki air bersih, air bersihnya sangat memprihatinkan,” ungkap Bupati.

Pemkab Mahulu bukannya tinggal diam mengatasi persoalan yang membutuhkan biaya yang besar tersebut. Sepanjang 8 tahun, pemkab terus berupaya mengoptimalkan infrastruktur pengolahan air bersih yang tersebar di sejumlah perkampungan dan pusat ibu kota kabupaten.

Sembari berjalan, pemkab telah berhasil menyelesaikan persoalan regulasi dan kelembagaan pengelola fasilitas pengolahan air bersih di tingkat kabupaten. Di masa mendatang, lembaga ini dipersiapkan menjadi cikal bakal pengelola air bersih seperti di kota-kota besar.  

“Beberapa waktu lalu sudah ditetapkan Peraturan Bupatinya. Rekomendasi kelembagaan sudah diterbitkan pak Gubernur. Tinggal langkah berikutnya mengisi struktur kelembagaan,” ungkap Bupati Mahulu.

Bupati menyadari, pekerjaan berat itu tak bisa bisa dipikul sendiri oleh Pemkab Mahulu. Selain karena faktor kesulitan geografis di Mahulu, juga besarnya biaya membangun infrastruktur penunjang pengolahan air bersih layak konsumsi. Oleh karena itu, bupati mengajak semua pihak terkait bersinergi dan memikirkan program percepatan pembangunan infrastruktur layanan air bersih di Mahulu.

“Saya mengajak kita semua memikirkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Mahulu,” ujar Bupati dilanjutkan dengan menyerahkan proposal Permohonan Bantuan Penyediaan Air Bersih langsung kepada Kepala Balai PPW Kaltim, Rozali Indra Saputra.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang menyampaikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di tahun 2022 di Mahulu begitu penting.  

Langkah ini ditempuh mengingat selama ini sudah banyak SPAM yang terbangun. Baik melalui dana APBD, Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa. Sayangnya, fasilitas itu belum dioptimalisasi dengan baik.

“Persoalan paling mendasar bukan membangun infrastruktur saja, tapi juga menyiapkan sumber daya manusia. Banyak SPAM yang dibangun belum optimal,” ucap Madang kepada kaltimkece.id akhir tahun 2021 lalu.

Madang meyakini SPAM tidak bisa lagi dikelola secara tradisional. Harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis. Harapannya, fasilitas ini bukan hanya memproduksi air baku, tapi juga air minum.

Menuju ke sana, ia sudah meminta tolong Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahulu untuk memetakan mana-mana saja fasilitas yang sudah terbangun. Termasuk yang akan dibangun melalui ADK, APBD maupun APBN. Hal ini penting, sebab nantinya UPTD SPAM Mahulu akan menjadi unit fungsional di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahulu.

“Juga harus mempertimbangkan kriteria. Jangan membangun kalau mereka tidak siap,” ujar pria berkaca mata yang mengantongi gelar Doktor ini

Kembali ke pertemuan di Samarinda. Kepala Kantor Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah (BPW) Kaltim di Kota Samarinda Rozali Indra Saputra mengapresiasi kerja keras Pemkab Mahulu yang ia nilai merupakan langkah yang luar biasa.

"Ini langkah yang luar biasa untuk Kabupaten Mahulu. Kami bersyukur, kita mulai kembali koordinasi, arah yang baik. Boleh saling bertukar informasi karena jujur dari kabupaten/ kota se Kaltim, saya masih kurang informasi terkait Mahulu. Tentunya nanti kita akan atur langkah- langkah ke depan," kata Kepala Balai PPW Kaltim.

Agar koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur air bersih di Mahulu terus terjalin, Rozali membuka opsi berkoordinasi jarak jauh via aplikasi Zoom. Rozali menyampaikan, dinas teknis terkait membuka diri dalam setiap pembahasan.

“Jika berkesempatan, kami juga akan hadir di Mahulu. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, saya yakin niat baik kita akan diberikan pahala yang sebesar- besarnya dari yang maha kuasa," tutupnya. (*)

 

shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar