kaltimkece.id Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Mahakam Ulu memberi makna mendalam bagi Bupati Bonifasius Belawan Geh. Seluruh opini tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut diperoleh selama ia menjabat menjadi bukti kinerja sesuai regulasi. 

“Ini bukti kita kerja profesional, berintegritas dan memiliki kemampuan mengelola keuangan negara dengan baik,” terang Bupati Bonifasius kepada kaltimkece.id usai penyerahan Opini WTP di Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Rabu, 18 Mei 2022. 

Bonifasius mengajak jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mahulu mempertahankan raihan ini di tahun mendatang. “Ini menunjukkan manajemen kita bagus, tepat sasaran, tepat arah dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” sambungnya. 

Meskipun sudah meraih opini tertinggi dari BPK, bupati tetap mengingatkan jajaran OPD segera menindaklanjuti rencana aksi pembenahan yang telah disusun bersama BPK. Upaya ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah melaporkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel kepada publik sesuai regulasi yang berlaku. 

“Kita akan perbaiki semua. Tetap pertahankan hasil baik ini,” saran bupati sambil tersenyum. 

Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan tak bisa menutupi kegembiraannya atas raihan opini WTP tiga kali berturut-turut yang diterima mitra kerjanya -- Pemkab Mahulu. Senyum sumringah terpancar sepanjang prosesi penyerahan dokumen yang disampaikan langsung Kepala BPK Perwakilan Kaltim hari itu. Selain bangga dan mengapresiasi atas pencapaian ini, DPRD Mahulu mengajak pemkab beserta jajaran meningkatkan terus kinerjanya. 

“Kami dari DPRD mengapresiasi pencapaian ini. Ini suatu kebanggaan yang dipersembahkan Pemkab Mahulu kepada masyarakat,” ujarnya kepada kaltimkece.id usai penyerahan. 

Baca Juga : Kunci Keberhasilan Pemkab Mahulu Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut-turut

DPRD Mahulu disampaikan Bulan akan berupaya menjalankan fungsi pengawasan atas rencana aksi pembenahan yang sudah direkomendasikan BPK dan disusun Pemkab Mahulu. Untuk itu, ia mengharapkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemkab Mahulu agar proses berjalan lancar. 

Upaya ini sambung bulan menjadi penting. Mengingat tantangan pengelolaan keuangan negara ke depan semakin berat. Pemerintah daerah dituntut harus tertib dan sesuai aturan dalam pengelolaan keuangan. 

“Perlu ada komitmen dan konsistensi bersama dari seluruh pemangku kebijakan dalam pengelolaan tata keuangan,” tegas perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD di Bumi Urip Kerimaan yang juga menyandang gelar master administrasi bisnis ini. (*)