PARIWARA
Makna Penting SAKIP DAN RB
Bonifasius mengingatkan seluruh perangkat daerah mengacu pada fungsi pemantauan dan evaluasi kinerja.
kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, mengingatkan betapa strategisnya implementasi dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja, melain juga sebagai alat pengendalian.
Oleh karena itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mahulu itu meminta seluruh kepala OPD menjamin optimalisasi SAKIP. Bupati juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mengacu pada fungsi pemantauan dan evaluasi kinerja melalui perencanaan dan progres kinerja yang terintegrasi.
Pesan ini bupati sampaikan ketika membuka Diskusi Kelompok Terarah (FGD) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) bersama PT Ide Bangsa Mahardika (SmartId) di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Selasa, 11 April 2023. Kegiatan kali ini dirangkai dengan optimalisasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mahulu.
Lebih dalam bupati menegaskan, evaluasi SAKIP dan RB juga berfungsi sebagai salah satu parameter pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebab, proses ini akan menghasilkan saran dan perbaikan demi percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 dan 88/2021.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan aturan tersebut, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Maka, akuntabilitas ini merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik,” ucap Bupati Bonifasius.
Selain itu, bupati menjelaskan, salah satu komponen terpenting dari RB adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Dilakukan dengan optimalisasi perencanaan, pengukuran hingga pelaporan kinerja yang menjadi satu kesatuan dalam penerapan SAKIP.
“Dengan kata lain, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik,” terang bupati.
Kepala Bapelitbangda Gerry Gregorius melaporkan kegiatan FGD dan audiensi Optimalisasi Implementasi SAKIP dan RB sebagai salah satu upaya menyinergikan dan koordinasi secara komprehensif, guna menghasilkan pemahaman yang optimal dalam mengimplementasikan SAKIP dan RB di Lingkungan Pemkab Mahulu.
“Oleh sebab itu dalam pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam penyusunan pelaporan yang sedang disiapkan baik itu LPPD, LKJIP atau LAKIP dan Laporan Evaluasi RKPD yang ditangani masing-masing Perangkat Daerah sesuai Tusi,” ungkapnya.
Gerry menuturkan agenda pada kali ini dihadiri langsung oleh CEO SmartID beserta Tim yang akan melakukan audiensi. Diharapkan pada diskusi nanti agar masing-masing OPD dapat menyampaikan masukan, kendala, dan solusi dalam pelaksanaan kedepannya, sehingga melalui hasil pertemuan ini dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan oleh pemangku kebijakan dalam meningkatkan SAKIP.
“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa dampak yang baik dalam usaha kita membangun kabupaten mahakam ulu sejahtera berkeadilan,” harapnya
Sebagai informasi, Smart ID merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan melalui pendidikan, kajian, dan pendampingan bagi instansi pemerintah maupun entitas organisasi lainnya, serta menyediakan layanan teknologi pendidikan (ed-tech), dan pengembangan perangkat lunak (software development).
Turut hadir Sekda Mahulu Mahulu Stephanus Madang, Chief Executive Officer (CEO) Smart ID Oscar Raydan Danar.(PariwaraProkopimMahulu/vta/td)
Oleh karena itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mahulu itu meminta seluruh kepala OPD menjamin optimalisasi SAKIP. Bupati juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mengacu pada fungsi pemantauan dan evaluasi kinerja melalui perencanaan dan progres kinerja yang terintegrasi.
Pesan ini bupati sampaikan ketika membuka Diskusi Kelompok Terarah (FGD) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) bersama PT Ide Bangsa Mahardika (SmartId) di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Selasa, 11 April 2023. Kegiatan kali ini dirangkai dengan optimalisasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mahulu.
Lebih dalam bupati menegaskan, evaluasi SAKIP dan RB juga berfungsi sebagai salah satu parameter pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebab, proses ini akan menghasilkan saran dan perbaikan demi percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 dan 88/2021.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan aturan tersebut, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Maka, akuntabilitas ini merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik,” ucap Bupati Bonifasius.
Selain itu, bupati menjelaskan, salah satu komponen terpenting dari RB adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Dilakukan dengan optimalisasi perencanaan, pengukuran hingga pelaporan kinerja yang menjadi satu kesatuan dalam penerapan SAKIP.
“Dengan kata lain, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik,” terang bupati.
Kepala Bapelitbangda Gerry Gregorius melaporkan kegiatan FGD dan audiensi Optimalisasi Implementasi SAKIP dan RB sebagai salah satu upaya menyinergikan dan koordinasi secara komprehensif, guna menghasilkan pemahaman yang optimal dalam mengimplementasikan SAKIP dan RB di Lingkungan Pemkab Mahulu.
“Oleh sebab itu dalam pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam penyusunan pelaporan yang sedang disiapkan baik itu LPPD, LKJIP atau LAKIP dan Laporan Evaluasi RKPD yang ditangani masing-masing Perangkat Daerah sesuai Tusi,” ungkapnya.
Gerry menuturkan agenda pada kali ini dihadiri langsung oleh CEO SmartID beserta Tim yang akan melakukan audiensi. Diharapkan pada diskusi nanti agar masing-masing OPD dapat menyampaikan masukan, kendala, dan solusi dalam pelaksanaan kedepannya, sehingga melalui hasil pertemuan ini dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan oleh pemangku kebijakan dalam meningkatkan SAKIP.
“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa dampak yang baik dalam usaha kita membangun kabupaten mahakam ulu sejahtera berkeadilan,” harapnya
Sebagai informasi, Smart ID merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan melalui pendidikan, kajian, dan pendampingan bagi instansi pemerintah maupun entitas organisasi lainnya, serta menyediakan layanan teknologi pendidikan (ed-tech), dan pengembangan perangkat lunak (software development).
Turut hadir Sekda Mahulu Mahulu Stephanus Madang, Chief Executive Officer (CEO) Smart ID Oscar Raydan Danar.(PariwaraProkopimMahulu/vta/td)
Iklan Above-Footer