kaltimkece.id Dinas Perhubungan Mahakam Ulu (Mahulu) sedang menyusun rencana induk Pelabuhan Batu Dinding. Rencana ini meliputi renovasi sisi darat dan sungai serta penambahan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Pelabuhan yang baru diserahterimakan Pemerintah Pusat kepada Pemkab Mahulu Juli 2022 itu ditargetkan mulai difungsikan 2023 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Mahulu Fransiskus Xaverius Lawing menyampaikan renovasi itu begitu penting agar dinas yang ia pimpin beserta unit tugas lain bisa segera berkantor dan memberikan pelayanan pelabuhan.

“Kondisi terminal sudah beberapa kali terendam banjir. Kami tidak bisa langsung menggunakan kecuali diberikan bantuan rehabilitasi,” ujar Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan Mahakam Ulu Fransiskus Xaverius Lawing Selasa, 13 September 2022 mengikuti rapat pembentukan tim sertifikasi lahan pelabuhan induk Batu Dinding.

Renovasi sisi darat dan sungai di pelabuhan itu akan dibiayai melalui Dana Anggaran Khusus (DAK) tahun 2023 sebesar Rp 6 miliar. Sesuai petunjuk teknis DAK Kementerian Perhubungan tahun 2023, kegiatan fisik harus sudah dimulai dikerjakan Februari 2023 mendatang.

Selain renovasi, mengacu pada rencana induk, di atas lahan pelabuhan seluas 5 hektare tersebut akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung lain. Di antaranya ; bangunan kantor pengujian kendaraan bermotor, bangunan kantor Samsat, Bangunan Pos LLAJ dan Pos Polisi Pelabuhan, Bangunan Terminal tipe B (Samarinda-Mahulu) dan bangunan lainnya.

Menurut rencana, pembangunan sejumlah bangunan itu akan bersumber dari APBD Provinsi Kaltim maupun APBN. Pemkab Mahulu bertugas menyiapkan lahan bersertifikat, dokumen studi kelayakan dan Detail Enginering Design.

“Aturan terbaru sekarang untuk memperoleh DAK lahannya harus bersertifikat,” ungkap Asisten 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintah Setkab Mahulu drg Agustinus Teguh Santoso memimpin rapat hari itu mewakili Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang.

Teguh menyarankan proses sertifikasi lahan dan operasional pelabuhan dimulai sejak sekarang. Ini agar rencana rehabilitasi dan revitalisasi bisa berjalan beriringan di tahun depan. Karena itu Pemkab Mahulu sangat berharap dukungan berbagai OPD dan warga pemberi hibah agar membantu tugas pemetaan dan penyertifikatan di lapangan.

Sekretaris Adat Kampung Long Melaham Markus Alui mengungkapkan ketika kesepakatan hibah lahan warga seluas 5 hektare pada 2015 lalu, semua titik koordinat lahan telah ditandai. Sampai saat ini ia belum mendapat informasi adanya lahan pelabuhan yang dicaplok warga.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dan memang lahan itu yang dihibahkan,” ujarnya dalam rapat.

Petinggi Kampung Long Melaham, Hendrikus Aran juga menyambut baik pembangunan dan sertifikasi lahan tersebut. Ia menyarankan ke depan perlu dilakukan pengecekan ulang melibatkan warga setempat.

“Andaikan ada permasalahan di lapangan, saya siap membantu mengatasi. Pemerintah Kampung Long Melaham siap memfasilitasi pemerintah daerah” kuncinya.