kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021.

Rancangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke 18 masa sidang kedua yang berlangsung di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu, Rabu, 25 Agustus 2021. Rapat berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat dan daring melalui telekonferensi. 

Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan, didampingi Wakil Ketua II Martin Hat dan Wakil Ketua I Thiopilus Hanye didampingi anggota dewan lainnya. Turut hadir, Sekretartis Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang. 

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh diwakili wakilnya, Yohanes Avun menyampaikan dasar hukum penyampaian nota pengantar penjelasan pemerintah tentang rancangan KUP dan PPAS Kabupaten Mahulu tahun 2021. 

Menurutnya, hal itu sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021. Hal ini dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah guna mewujudkan pencapaian sasaran prioritas dan target kinerja pembangunan daerah yang terarah dan terintegrasi di dalam RPJMD Mahulu tahun 2021-2026.

Begitu pula, memperhatikan target dan realisasi pendapatan dan progres penyerapan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD murni tahun anggaran 2021. 

Oleh karena itu, Pemkab Mahulu menilai perlu melakukan perubahan dan penyesuaian APBD dan pembiayaan daerah. 

Tentunya hal ini harus mempertimbangkan efektivitas pembangunan serta efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2021. Juga mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. 

Disampaikan wabup, pada tahun anggaran 2021 ini, fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Mahulu periode 2021-2026 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan budaya. 

Di akhir sambutannya, bupati menyampaikan agar nota pengantar penjelasan rancangan KUPA dan PPAS beserta lampirannya agar dapat dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif guna mencapai kesepakatan bersama.(*)