kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahulu terus memetakan pemanfaatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja pemerintah. Langkah ini sebagai bagian meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional dan daerah. Mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga industri.

“Ini setiap tahun kita laporkan kepada Pemerintah Pusat, mudah-mudahan makin tahun pemanfaatan produk dalam negeri semakin meningkat persentasenya,” kata ucap Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang usai mengikuti Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri tahun 2023, yang diinisiasi Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Rabu 15 Maret 2023.

Kegiatan ini bertujuan memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 15 hingga 17 Maret 2023, di buka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara dirangkai dengan penyerahan Penghargaan P3DN bagi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah terbaik.

Madang – begitu ia karib menilai sejauh ini pengadaan barang dan jasa di Mahulu mayoritas menggunakan produk dalam negeri. Karenanya, ia optimistis, program P3DN berjalan mulus di Mahulu.

Seusai pembukaan, para peserta dari seluruh Indonesia diajak berkeliling melihat pameran produk nasional. Bagi Madang, produk yang dipamerkan menjadi referensi daerah untuk pengadaan barang dan jasa.

Baik untuk pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan kita lihat itu ada mekanisasi untuk produk perkebunan dan pertanian.

“Nah ini yang bisa menjadi referensi kita bilamana, kita melakukan pengadaan untuk kebutuhan berbagai kegiatan pembangunan di sektor yang ada di Mahulu,” tutur Sekda.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan program P3DN sangat strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, ia meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara mengimplementasikan program ini.

“Belanja-belanja yang anggarannya berasal dari APBN harus diprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri yang ada di dalam e-katalog. Kalau sudah masuk produk-produk dalam negeri kita ke e-katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli,” tegas Presiden.(adv/prokopim/mahulu)