Pariwara Mahakam Ulu

Pentingnya LPPD Bagi Pemkab Mahulu

Para Camat dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mahulu mengikuti bimtek penyusunan LPPD tahun anggaran 2022.FOTO: ISTIMEWA.

Bonifasius mengingatkan bahwa IKK outcome dan IKK output LPPD menjadi faktor penting dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Sabtu, 01 April 2023

kaltimkece.id Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) meraih penghargaan terbaik ke-III bidang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2021 untuk kategori Kota/Kabupaten se-Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Pemprov Kaltim pada 9 Januari 2023 di Plenary Hall, Jalan Wahid Hasyim I, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. 

Atas pencapaian tersebut, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2021. Ia berharap pencapaian tersebut dipertahankan, bahkan ditingkatkan, mengingat LPPD merupakan salah satu dari empat laporan yang wajib disampaikan oleh pemerintah daerah.

Pada Kamis, 9 Maret 2023, Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Mahulu menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan LPPD tahun anggaran 2022 di Hotel Mercure Samarinda. Pesertanya adalah para Camat dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu. Narasumbernya adalah Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Kaltim, Irawan Aliwardana, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Kaltim, Siti Sugiati.

“Bimtek ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita terkait mekanisme penyusunan LPPD. Serta meningkatkan kualitas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Bonifasius saat membuka kegiatan.

LPPD berisi laporan capaian indikator kinerja kunci (IKK), terdiri dari indikator kinerja kunci output dan indikator kinerja kunci outcome. Bonifasius mengingatkan bahwa IKK outcome dan IKK output LPPD menjadi faktor penting dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah di Pemkab Mahulu untuk serius dalam menyusun LPPD. Tidak hanya sekedar melaporkan secara administratif, tetapi juga menyusun langkah konkret demi pencapaian kinerja sesuai kewenangan masing-masing. Agar seluruh laporan dan data tersaji dengan tingkat validitas dan akuntabilitas tinggi.

“Sekali lagi saya tekankan, laporkan data yang valid, dan mengupas secara tuntas manfaat dan kontribusi kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja pada RPJMD. Serta laporkan capaian kinerja secara obyektif, baik kelebihan maupun tantangan yang dihadapi,” tegas Bonifasius.(*)

Bagikan Artikel Ini