kaltimkece.id Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia membuat sejumlah anggaran negara harus dialihkan sebagian untuk menangani wabah mematikan ini. Mulai dari APBN, APBD Provinsi, kabupaten dan kota. Tak terkecuali pemerintah terkecil di level kampung. Setidaknya, ada delapan persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) di Mahulu yang salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dialihkan menangani Covid-19.
“Data teknis di lapangan rata-rata terserap empat persen di setiap kampung,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Christianus Arie Dedy Bang ketika mengikuti rapat evaluasi penanganan Covid-19 di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu, Kamis, 21 Oktober 2021.
Arie – sapaan karibnya menyampaikan alokasi dana sebesar delapan persen itu diperuntukkan untuk beberapa kegiatan. Beberapa di antaranya, operasional posko Covid-19, posko relawan, pembelian disinfektan, alat pelindung diri, bantuan sembako bagi pasien isolasi mandiri dan seterusnya.
“Ada juga kerja sama empat kampung membangun rumah karantina di kampung Long Melaham,” ujar Arie.
Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang cukup tertarik dengan inisiatif kampung membangun rumah karantina bagi pasien Covid-19. Hal ini cukup membantu menambah fasilitas kesehatan di kabupaten termuda di Kaltim ketika menghadapi lonjakan pasien Covid-19.
“Kalau terjadi ledakan kasus Covid-19 kita tidak perlu kalang kabut mencari rumah karantina,” ujarnya.
Meski demikian, pria berkaca mata ini tetap mengusulkan ke depan perlu di susun cetak biru penanganan Covid-19 berbasis kampung yang sinkron dengan kebijakan level kabupaten. Upaya ini dibarengi dengan usulan pembuatan semacam buku panduan memuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan Covid-19 tingkat kampung.
“Supaya kekuatan menangani Covid-19 merata dari tingkat kabupaten hingga kampung,” ujarnya.
Madang mempercayai sinergi program dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani Covid-19 penting. Jika hal ini benar-benar terealisasi, ia percaya persoalan penanganan Covid-19 bisa diselesaikan di level kampung. Tidak melulu dibawa ke tingkat kabupaten.
Madang mengistilahkan koordinasi program yang baik dalam perang melawan pandemi Covid-19 berbasis keterlibatan masyarakat kampung ampuh. Mirip dengan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang terbukti sukses mengusir tentara kolonial hingga menjaga kedaulatan RI dewasa ini
“Seluruh lapisan masyarakat terlibat langsung menangani pandemi Covid-19,” ujar Madang.
Sebenarnya proyek percontohan penanganan Covid-19 berbasis kampung sudah berjalan di Mahulu. Hanya saja, memang perlu dievaluasi kinerja dan efektivitas di lapangan. Mengingat semangat lahir dan penyaluran ADK adalah mendorong partisipasi masyarakat difasilitasi pengurus kampung mengelola dana untuk pembangunan kampung.
“Bukan mereka punya kerajaan sendiri. Tapi bersinergi dengan program yang ada di kabupaten. Baik teknis maupun sektoral,” ujarnya. “Kita tetap evaluasi, berbenah dan berbenah terus,” tutupnya. (*)