Pariwara Mahakam Ulu

Proyeksi APBD Mahulu 2022 Capai Rp 1,09 Triliun, Didominasi Dana Transfer, Perlu Upaya Menggali PAD

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 104 Kali
Proyeksi APBD Mahulu 2022 Capai Rp 1,09 Triliun, Didominasi Dana Transfer, Perlu Upaya Menggali PAD

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Mahulu tahun anggaran 2022, 25 Agustus 2021 lalu.

Dana sebesar itu masih didominasi transfer pemerintah pusat dan daerah. Perlu upaya menggali PAD

 

 

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
22 September 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memproyeksikan pendapatan pada APBD tahun 2022 mencapai Rp 1,09 triliun rupiah. Uang sebanyak itu mayoritas berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah. 

Perkiraan itu disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Mahulu tahun anggaran 2022. 

Acara berlangsung di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu, Rabu, 25 Agustus 2021. Dokumen itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan dan Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun.  

Perinciannya, proyeksi pendapatan asli daerah ditargetkan dalam KUA-PPAS itu yakni ; Rp 10,7 miliar. Proyeksi transfer pemerintah pusat menyenyentuh satu triliun dan proyeksi transfer antar daerah Rp 75,1 miliar. Adapun belanja daerah diproyeksi Rp 1,09 triliun. 

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh melalui wakilnya Yohanes Avun menyampaikan proyeksi yang tertuang dalam KUA-PPAS menjadi pedoman dan landasan penyusunan nota keuangan APBD Mahulu 2022. Termasuk menjadi bahan asistensi anggaran berdasarkan dokumen tersebut. 

Agar penyusunan dan pengelolaan anggaran tahun mendatang berjalan lancar dan memberi manfaat pembangunan, pemkab dan DPRD Mahulu telah membuat empat poin kesepakatan. Poin itu berdasarkan hasil rekomendasi DPRD. 

Kesepakatan pertama adalah Pemkab Mahulu perlu meningkatkan tumbuhnya usaha-usaha yang berkaitan dengan tumbuhnya pendapatan asli daerah (PAD). Kedua, pemkab diminta mengikuti pedoman pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, efisiensi berbekal berbagai prinsip pengelolaan keuangan. Keempat, menjaga keseimbangan keuangan daerah untuk pembangunan. 

Nota kesepakatan KUA dan PPAS merupakan rangkuman persetujuan dari pemkab dengan DPRD Mahulu dalam proses awal penyusunan rancangan APBD kabupaten yang memuat ringkasan berupa gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam menyusun APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaian asumsi dan kebijakan yang akan diambil, penetapan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub-kegiatan.

“Selain itu, perlu adanya penyesuaian dalam dokumen KUA dan PPAS APBD Mahulu untuk tahun anggaran 2022, semua catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum, dan akan menjadi materi dalam rangka penyempurnaan dokumen KUA dan PPAS, RKA perangkat daerah, serta pada rancangan APBD Mahulu 2022,” tambahnya.

Beberapa catatan penting yang telah dirangkum dari hasil pembahasan nota pengantar KUA dan PPAS APBD Mahulu 2022. Di antaranya, Pemkab Mahulu perlu meningkatkan usaha-usaha, dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, serta wajib memedomani peraturan perundang-undangan dalam menyusun belanja daerah.

“Perlu melakukan efisiensi dengan berpegang prinsip money follow program dalam menyusun belanja daerah, dan Pemkab Mahulu perlu meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah, dengan seksama demi keseimbangan neraca keuangan daerah,” kuncinya. (*)

shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar