kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memproyeksikan pendapatan pada APBD tahun 2022 mencapai Rp 1,97 triliun rupiah. Uang sebanyak itu mayoritas berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah. 

Perkiraan itu disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Mahulu tahun anggaran 2022. 

Acara berlangsung di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu, Rabu, 25 Agustus 2021. Dokumen itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan dan Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun.  

Perinciannya, proyeksi pendapatan asli daerah ditargetkan dalam KUA-PPAS itu yakni ; Rp 10,7 miliar. Proyeksi transfer pemerintah pusat Rp 1,11 triliun dan proyeksi transfer antar daerah Rp 75,1 miliar. Adapun belanja daerah diproyeksi Rp 1,97 triliun. 

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh melalui wakilnya Yohanes Avun memberi penjelasan rinci mengenai kesepakatan KUA dan PPAS. Nota kesepakatan ini merupakan rangkuman persetujuan dari pemkab dengan DPRD Mahulu dalam proses awal penyusunan rancangan APBD kabupaten yang memuat ringkasan berupa gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam menyusun APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaian asumsi dan kebijakan yang akan diambil, penetapan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub-kegiatan.

“Selain itu, perlu adanya penyesuaian dalam dokumen KUA dan PPAS APBD Mahulu untuk tahun anggaran 2022, semua catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum, dan akan menjadi materi dalam rangka penyempurnaan dokumen KUA dan PPAS, RKA perangkat daerah, serta pada rancangan APBD Mahulu 2022,” ucap Avun.

Beberapa catatan penting yang telah dirangkum dari hasil pembahasan nota pengantar KUA dan PPAS APBD Mahulu 2022. Di antaranya, Pemkab Mahulu perlu meningkatkan usaha-usaha, dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, serta wajib memedomani peraturan perundang-undangan dalam menyusun belanja daerah.

“Perlu melakukan efisiensi dengan berpegang prinsip money follow program dalam menyusun belanja daerah, dan Pemkab Mahulu perlu meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah, dengan seksama demi keseimbangan neraca keuangan daerah,” ungkapnya. (*)